Mayoritas Yang Tergilas

Umat Islam Indonesia sebagai mayoritas kian tergilas di segala bidang: politik, ekonomi, dan sosial budaya. Tokoh umat berkumpul memetakan masalah dan mencari jalan penyelesaian dalam Kongres Umat Islam Indonesia ke-VI di Yogyakarta. Upaya penguatan peran politik, ekonomi, dan sosial budaya umat Islam tertuang dalam Risalah Yogyakarta.

***

Umat Islam merupakan mayoritas di Indonesia. Sekitar delapan puluh tujuh persen, umat Islam merupakan bagian yang paling dominan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Namun demikian, sebagai mayoritas umat Islam bukan termasuk pihak yang memegang peranan penting. Dalam beberapa hal tertentu umat Islam tertinggal dari umat lain. Memang pada kenyataannya, baik dari segi politik, ekonomi, dan sosial budaya, harus diakui bahwa peran umat Islam Indonesia kian terpinggirkan, nyaris tergilas habis oleh umat-umat lainnya. Mari kita telusuri bersama.

Kekalahan di Bidang Politik

Di bidang politik, umat Islam mengalami keadaan yang kurang menguntungkan. Peran penting umat Islam dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia tentu tidak diragukan lagi. Akan tetapi, hingga saat ini posisi umat Islam terus terpinggirkan dalam konstelasi politik tanah air. Kekuatan-kekuatan politik yang dimiliki umat Islam terpecah-belah, sulit sekali bersatu.

Dalam kancah politik nasional, umat Islam selalu mengalami kekalahan dan tidak pernah memegang kendali pemerintahan sepenuhnya. Sejarah membuktikan, bahwa sejak menjelang Indonesia merdeka, umat Islam gagal untuk menjadikan Islam sebagai dasar dan ideologi negara. Yang menyakitkan lagi, “Piagam Jakarta” yang telah disepakati, dan didalamnya ada tujuh kata kunci bagi umat Islam untuk dapat menjalankan syari’at Islam di Indonesia, baru satu hari setelah kemerdekaan diganti kembali. Perjuangan mengembalikan Piagam Jakarta dari sejak Orde Lama hingga era reformasi tak kunjung berhasil.

Menurut catatan sejarah, sejak merdeka Indonesia sudah menyelenggarakan 11 kali pemilu (1955,1971,1977,1982,1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, dan 2014). Semua pemilu selalu diikuti oleh partai Islam, meski dengan wujud yang bergonta-ganti. Sayangnya, dari 11 kali ikut pemilu, partai Islam belum pernah keluar sebagai pemenang.

Mungkin terdengar agak sarkastis, tetapi itulah kenyataannya. Meski Indonesia adalah negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, tapi partai Islam belum pernah meneguk kemenangan nyata. Pada pemilu pertama tahun 1955, yang jadi pemenangnya adalah Partai Nasionalis Indonesia (PNI). PNI adalah sebuah partai berideologi sekuler yang saat itu jadi lawan dari partai-partai Islam. Masyumi sendiri sebagai partai Islam yang lahir dari Kongres Umat Islam Indonesia pertama cuma berada di urutan kedua dan Nahdhatul Ulama berada di urutan ketiga.

Sayangnya, lima tahun kemudian, pada tahun 1960 Masyumi malah disuruh membubarkan diri oleh Soekarno yang jadi lawan politiknya. Ancamannya, kalau tidak mau membubarkan diri, maka akan dicap sebagai partai terlarang. Agak tragis dan menyakitkan memang, tetapi begitulah politik. Sementara posisi partai NU saat itu agak aman meski juga sempat terancam.

Meskipun saat itu kerap ‘terdzalimi’, umat Islam hingga saat ini telah menunjukkan komitmen untuk menjaga dan merawat kemajemukan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Di era reformasi, meski muncul banyak sekali partai Islam, ternyata satu persatu rontok. Bukan karena ditekan oleh lawan, lawannya justru diri mereka sendiri. Maksudnya, satu per satu para petinggi partai itu tidak akur dan membawa partai mereka pecah menjadi partai gurem kecil-kecil.

Masalah utama dalam bidang politik saat ini adalah liberalisasi di bidang politik yang menyebabkan sebagian politikus terjebak dalam penyimpangan-penyimpangan seperti politik koruptif, manipulatif, dan menghalalkan segala cara. Hal ini diperburuk dengan propaganda hitam yang gencar melalui media massa yang dimiliki pihak lain, membuat partai-partai Islam semakin tersudutkan dan terlihat suram.

Lemahnya kekuatan politik tersebut menyebabkan banyak sekali kepentingan Islam tidak terakomodir atau malah terpinggirkan. Bagaimana kehidupan umat Islam yang semestinya dikedepankan malah diabaikan. Banyak sekali legislasi-legislasi yang justru bertentangan dengan Islam sendiri.

Melihat keadaan partai-partai Islam dewasa ini, Ketua MUI KH. Cholil Ridwan sempat mengatakan “masa depan politik umat Islam sudah habis, partai Islam pun tak efektif lagi, jadi bubarkan saja…! Percuma saja meskipun lambangnya Ka’bah, Bulan Bintang dengan embel-embel dakwah dst, kecenderungan para politisi partai Islam berazas Islam maupun berbasis umat Islam kian pragmatis duniawi, yaitu di parlemen hanya bekerja mencari secuil materi, harta, kedudukan menjadi hamba perut-biologis (abdul buthun) dan inilah hakekat partai Abunawas yaitu partai politik yang tak pantas membawa embel-embel Islam dan dakwah. Kalau memang masih membawa nama simbol-simbol Islam, jelas mereka menjadikan Islam sebagai alat dan kekuasaan sebagai tujuan. Nilai-nilai idealisme dan ideologi runtuh, tujuan menjadi kabur, jalan yang ditempuh salah sasaran tidak seperti sepak terjang para politisi Partai Masyumi ketika di bawah kebasaran Muhammad Natsir dan kawan-kawan.”

Ketertinggalan di Bidang Ekonomi

Sementara itu, di bidang ekonomi, data Biro Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, bahwa secara absolut kemiskinan di Indonesia menyentuh angka 10.356.690 (kota) dan 17.371.690 (desa). Bila menurut sensus penduduk tahun 2010, 87,18% dari 237.641.326 penduduk Indonesia adalah pemeluk Islam, 6,96 % Protestan, 2,91% Katolik, 1,69% Hindu, 0,72% Buddha dan 0,05% Khonghucu; maka kisaran kemiskinan Indonesia 90% atau lebih yaitu umat Islam. Sedangkan menurut data BPS 2014, jumlah penduduk miskin di Indonesia 28,55 juta orang (dengan garis kemiskinan Rp 292.951 per kapita per bulan) dimana di dalamnya umat Islam merupakan mayoritas.

Data BPS mengenai partisipasi pendidikan menunjukkan partisipasi pendidikan umat Islam di Indonesia semakin menurun sejalan dengan peningkatan jenjang pendidikan. Angka partisipasi murni (APM) tahun 2013 menunjukkan 95,52 (SD/MI); 73,73 (SMP/MTs); 54,12 (SM/MS); dan 18,08 (PT). Menurunnya partisipasi murni pendidikan sejalan dengan meningkatnya jenjang pendidikan, maka akan mengakibatkan pengangguran yang berasal dari kalangan umat Islam.

Selanjutnya, data BPS menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) dalam rentang (66,16-69,96) persen dengan tingkat pengangguran terbuka (TPK) dalam rentang (5,92-11,24) persen atau antara (7,17-11,90) juta. Jumlah pengangguran (menurut publikasi BPS lainnya) pada Februari 2014 mencapai 7,2 juta orang, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) cenderung menurun, di mana TPT Februari 2014 sebesar 5,70 persen turun dari TPT Agustus 2013 sebesar 6,17 persen dan TPT Februari 2013 sebesar 5,82 persen. Pada Februari 2014, TPT untuk pendidikan Sekolah Menengah Atas menempati posisi tertinggi yaitu sebesar 9,10 persen, disusul oleh TPT Sekolah Menengah Pertama sebesar 7,44 persen, sedangkan TPT terendah terdapat pada tingkat pendidikan SD ke bawah yaitu sebesar 3,69 persen. Jika dibandingkan keadaan Februari 2013, TPT pada semua tingkat pendidikan mengalami penurunan kecuali pada tingkat pendidikan SD ke bawah dan Diploma.

Profil persolan umat Islam, cukup terwakili dengan melihat indikator rendahnya taraf pendapatan (ekonomi), pendidikan, dan tingginya pengangguran di Indonesia. Kesimpulan berdasarkan data BPS (dengan menggunakan acuan sensus penduduk tahun 2010, 87,18% dari 237.641.326 penduduk Indonesia adalah pemeluk Islam) cukup mewakili kerisauan bersama atas potret persoalan sosial umat Islam.

Tergilas Laju Pembangunan

Pasca reformasi, masyarakat bangsa Indonesia terus melakukan konsolidasi untuk kepentingan pembangunan, baik pembangunan yang bersifat fisik maupun yang bersifat non-fisik. Salah satu hal mendasar yang kemudian memberikan pengaruh signifikan dalam pembangunan arsitektur wilayah dan tata ruang serta identitas budaya bangsa adalah kebijakan otonomi daerah. Dengan kewenangan yang dimiliki, masing-masing daerah berlomba mengembangkan wilayahnya. Pusat-pusat daerah baru dikembangkan.

Pembangunan infrastruktur kini memperoleh prioritas utama. Pembangunan pusat ekonomi, pusat pemukiman baru, jalan, jembatan, pusat rekreasi, dan sejenisnya dapat ditemukan dengan mudah, baik di pusat kota maupun di pelosok desa. Tetapi pada saat yang sama, kita tidak melihat kontribusi desain peradaban Islam dalam proses pembangunan tersebut. Bahkan, secara kasat mata, simbol peradaban dan budaya Islam semakin lama semakin marginal dan terpinggirkan, baik yang bersifat fisik (bangunan, tata ruang dan tata wilayah, lanskap kota) maupun yang bersifat non-fisik (sistem pendidikan, seni budaya, kebudayaan wilayah/kota).

Tumbuhnya pemukiman baru, baik berupa kawasan kota baru, pemukiman, kompleks perumahan, kondominium, residensial, apartemen, dan sejenisnya, selalu dibarengi dengan pusat pendidikan dan pusat perbelanjaan, yang secara umum diikuti oleh keberadaan lembaga pendidikan yang notabene tidak memiliki akar keislaman dan kebangsaan. Belum lagi perencanaan tata wilayahnya yang tidak ramah terhadap simbol ke-Islaman. Padahal, salah satu cara efektif dalam membangun budaya manusia adalah melalui jalur pendidikan, dan basis lingkungan pemukiman.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, ditambah dengan keran kebebasan berekspresi, menambah riuh rendahnya jalinan informasi yang kemudian membentuk karakter dan budaya bangsa secara sangat cepat. Budaya Barat yang berbasis teologi Kristiani dengan mudah masuk, dan disadari atau tidak, telah mengubah cara pandang masyarakat muslim di Indonesia. Hegemoni budaya pop yang didominasi Barat sebagai kiblat terus meracuni generasi muda Islam, yang akhirnya mereka gandrung dengan budaya tersebut, meski tak jarang bertentangan secara diametral dengan norma agama Islam. Sementara, Islam dan umat Islam serta budayawan dan seniman Islam tidak cukup hadir di dalam ruang ini untuk berkontestasi memberikan “alternatif” dan “pembanding”, sehingga pertandingan untuk mengisi ruang seni dan budaya didominasi oleh budaya Barat yang notabene tidak memiliki akar ke-Islaman, nyaris tanpa perlawanan berarti; dari umat Islam dan budayawan Islam.

Dalam sejarah kejayaan Islam di nusantara, kita bisa menyaksikan integrasi semangat keagamaan dalam perencanaan pembangunan, termasuk di dalamnya perencanaan tata kota dan tata ruang wilayah, sehinga lanskap daerah akan sangat dengan mudah dikenali sebagai daerah yang memiliki basis budaya Islam, tanpa kehilangan identitas budaya lokalnya.

Penataan kota masa kerajaan Islam Nusantara, yang hingga kini masih banyak kita temukan jejaknya, selalu menempatkan pusat pemerintahan berdekatan dengan pusat keagamaan, pendidikan, dan pusat ekonomi. Penataan semacam ini sampai sekarang masih terus dapat disaksikan, dimana hampir setiap kota di Jawa yang dibangun pada masa kerajaan Islam, pusat pemerintahannya senantiasa berada di pusat kota yang terdapat alun-alun di depannya, masjid di sebelah baratnya, penjara dan pasar di sekitarnya.

Kecuali itu, ciri khas jalan-jalan yang membelah dari pusat alun-alun dan perkampungan yang dihuni oleh komunitas orang santri yang disebut kauman telah menjadi ciri khas tata kota di Jawa. Bentuk arsitektur tata kota yang lain dapat kita lihat pada bangunan tamansari dan hiasan pada keraton seperti pada bangunan keraton Yogya yang memiliki hiasan kaligrafi atau huruf Arab, gapura, masjid dan benteng.

Pada aspek seni dan budaya misalnya, aktifitas seni Aceh seperti tari saman dan Jawa seperti samrah dan raddad memiliki folosofi dan dimensi spiritualitas agama Islam yang sangat agung, yang divisualisasi dalam bentuk seni gerak dan tari. Para Ulama juga tampil dalam menyajikan seni rupa yang berdimensi keagamaan; demikian juga lagu dan nyanyian juga sangat inspiratif, produktif, dan religius. Arsitektur bangunan fisik gedung juga dibangun dengan filosofi yang sangat kuat aspek religiusitasnya. Ada keterkaitan erat pembangunan fisik dengan dimensi ilahiyah.

Pengembangan infrastruktur di Indonesia kini, seolah kering dari sisi spiritualitas agama. Islam dan umat Islam tidak cukup hadir dalam memberikan guidance dan penuntun dalam menyusun rancang bangun peradaban bangsa melalui kebijakan tata ruang dan lanskap wilayah yang mencerminkan religiusitas.

Di tengah gencarnya pembangunan infrastruktur dewasa ini, identitas budaya dan peradaban Islam semakin lama semakin terkikis. Sekedar menyebut contoh, pembangunan gedung-gedung pencakar langit yang telah dan sedang dibangun, tidak cukup banyak yang memiliki desain bangunan yang mengadaptasi arsitektur Islam. Di samping itu, pembangunan gedung-gedung tersebut justru meminggirkan bangunan-bangunan yang sudah ada, yang memiliki historikal Islam; seperti masjid, pesantren, sekolah Islam, dan sejenisnya. Di sepanjang Jalan MH Thamrin dan Sudirman di Jakarta, yang menjadi “front stage” dan icon Jakarta, tak satupun bangunan yang dapat dibanggakan sebagai bangunan yang mencerminkan wajah Jakarta yang religius. Bahkan, di kawasan bundaran Semanggi, berdiri cukup megah kampus Unika Atmajaya, dan di belakangnya, dengan identitas yang cukup mencolok, RS Siloam dengan logo salib yang sangat dominan.

Fakta yang lain, di saat pembangunan pusat perkantoran baru, baik karena wilayah pemekaran maupun relokasi. Desain pembangunan fisiknya pun tidak mengintegrasikan semangat kebudayaan dan peradaban Islam di dalamnya. Dominasi pembangunan pusat perbelanjaan juga tidak diimbangi dengan peneguhan simbol spiritualitas di dalamnya. Kepentingan keuntungan ekonomis menjadi faktor dominan dalam pembangunan.

Di samping aspek fisik, pada aspek budaya, umat Islam juga tidak cukup ambil peran untuk mengisi dan berkontestasi. Pada bulan Ramadhan dan Idul Fitri serta hari-hari besar Islam, dulu memiliki nuansa kemeriahan, dan seolah menjadi identitas budaya, yang menyatu dengan masyarakat secara umum. Kini, takbir pada saat Idul Fitri saja sudah mulai dilokalisir “hanya” di masjid. Peristiwanya menjadi sangat “lokal” dan kembali “hanya” milik umat Islam, dan itupun “sebagian umat Islam”. Di sisi lain, momentum keagamaan agama lain terus dikembangkan secara kreatif dan disosialisasikan sedemikian rupa, dan akhirnya menjadi “ritual nasional” yang pengikutnya melampaui hanya sekedar umatnya. Tengok saja misalnya saat Natal dan Tahun Baru Masehi. Topi sinterklas mendominasi pemandangan di bulan Desember di berbagai ruang publik, dengan segala pernak perniknya; tahun baru masehi menjadi begitu istimewa dengan berbagai pesta penyambutannya; yang secara tidak sadar telah mampu merubah dan menjadi budaya yang diterima oleh seluruh bangsa Indonesia.

***

Dengan banyaknya masalah yang dihadapi, tentu umat Islam tidak boleh pesimis. Umat Islam Indonesia harus membuka mata dan bangkit menatap masa depan yang lebih baik. Siapapun yang mampu mempersiapkan masa depan dengan baik dan cermat maka ia yang akan menguasai kehidupan masa depan itu, karena ia dengan seksama telah mempersiapkan kader-kader terbaik mereka yang akan berperan dalam kehidupan yang akan datang. Begitu pula sebaliknya, siapapun yang mengabaikan masa depan, maka ia akan terpinggirkan dan tidak akan mengambil peran dalam posisi penting di masa yang akan datang.

Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) Ke-VI yang digelar di Yogyakarta pada 8 – 11 Februari 2015 merupakan upaya mempersiapkan masa depan umat Islam yang lebih baik. Dalam kongres tersebut telah dihasilkan seruan yang disebut dengan “Risalah Yogyakarta”. Di dalamnya terkandung optimisme dan harapan agar umat Islam bangkit memimpin. Berikut ini butir-butir Risalah Yogyakarta:

Pertama, menyerukan seluruh komponen umat Islam Indonesia untuk bersatu dan merapatkan barisan dan mengembangkan kerja sama serta kemitraan strategis, baik di organisasi dan lembaga Islam maupun di partai politik, untuk membangun dan melakukan penguatan politik, ekonomi, dan sosial budaya umat Islam yang berkeadilan dan berperadaban.

Kedua, menyeru penyelenggara negara dan kekuatan politik nasional untuk mengembangkan politik yang akhlakul karimah dengan meninggalkan praktik-praktik yang menghalalkan segala cara, dengan menjadikan politik sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan, kemakmuran, keamanan, dan kedamaian bangsa.

Ketiga, menyeru penyelenggara negara untuk berpihak kepada masyarakat yang berada di lapis bawah dengan mengembangkan ekonomi kerakyatan berorientasi kepada pemerataan dan keadilan serta mendukung pengembangan ekonomi berbasis syariah baik keuangan maupun sektor riil dan menata ulang penguasaan negara atas sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta meniadakan regulasi dan kebijakan yang bertentangan dengan konstitusi dan merugikan rakyat.

Keempat, menyeru seluruh komponen umat Islam Indonesia untuk bangkit memberdayakan diri, mengembangkan potensi ekonomi, meningkatkan kapasitas SDM umat, menguatkan sektor UMKM berbasis ormas, masjid, dan pondok pesantren, meningkatkan peran kaum perempuan dalam perekonomian, mendorong permodalan rakyat yang berbasis kerakyatan dan mendorong kebijakan pemerintah pro rakyat.

Kelima, menyeru pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat untuk mewaspadai dan menghindarkan diri dari budaya yang tidak sesuai dengan nilai syariat Islam dan budaya luhur bangsa seperti penyalahgunaan narkoba, minuman keras, pornografi dan pornoaksi, serta pergaulan bebas dan perdagangan manusia. Hal ini perlu dilakukan dengan meningkatkan pendidikan akhlak di sekolah atau madrasah dan keluarga, penguatan ketahanan keluarga, dan adanya keteladanan para pemimpin, tokoh, dan orangtua seiring dengan itu menyerukan kepada pemerintah untuk menghentikan regulasi dan kebijakan yang membuka pintu lebar-lebar masuknya budaya yang merusak serta melakukan penegakan hukum yang tegas dan konsisten.

Keenam, menyatakan keprihatinan mendalam atas bergesernya tata ruang/lanskap kehidupan Indonesia di banyak daerah yang meninggalkan ciri Keislaman sebagai akibat derasnya arus liberalisasi budaya dan ekonomi. Oleh karena itu, meminta penyelenggara negara serta berbagai pemangku kepentingan untuk melakukan langkah-langkah nyata untuk menggantikannya dan menata ulang regulasi dan kebijakan lanskap kehidupan Indonesia agar tetap berwajah keislaman dan keindonesiaan.

Ketujuh, memprihatinkan kondisi umat Islam di beberapa negara di dunia, khususnya Asia yang mengalami perlakuan diskriminatif dan tidak memperoleh hak-haknya sebagai warga negara. KUII meminta kepada pemerintah negara-negara yang bersangkutan untuk memberikan perlindungan berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berkeadilan dan berkeadaban. Menyeru kepada pemerintah dan umat Islam Indonesia untuk memberikan bantuan kepada mereka dalam semangat ukhwuh Islamiyah dan kemanusiaan. [red/fms]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s