Menentang Syariat Islam di Aceh, Aktivis Perempuan Cari Simpati Barat?

Penerapan syariat Islam di Aceh mendapat tantangan dari aktivis perempuan. Dalam acara “Diskusi Syariat Islam di Aceh dan Kesejahteraan Perempuan” Jumat (16/01/2015) lalu di di Bakoel Café Cikini, Jakarta, mantan Ketua Organisasi Perempuan Aceh Demokratik (ORPAD) Raihan Diani menuduh hukum syariah yang ditegakkan di Aceh kini acapkali menghasilkan ketegangan. “Syariah selalu buat tegang. Saya belajar dari Jakarta,” kata Raihan Diani dengan mengklaim pada apa yang telah terjadi di Jakarta.

Ia juga menyatakan bahwa syariah yang diterapkan Aceh seharusnya dicabut karena syariah bukanlah solusi untuk mensejahterakan, terutama untuk perempuan Aceh. “Pada saat itu masyarakat Aceh tidak meminta syariah. Saat ini tidak ada kesejahteraan perempuan di Aceh,” katanya.

Menurut Raihan, syariah adalah produk politik yang dihasilkan dari “sogokan” penguasa pada saat itu atas rakyat Aceh. “Masyarakat sipil Aceh pada saat itu melihat sogokan politik dalam mendirikan syariah. Dan syariat adalah produk politik,” tambahnya.

Ia bahkan mengatakan, bahwa sesungguhnya qonun ataupun syariah tidaklah tepat jika diterapkan di salah satu daerah Indonesia, yaitu seperti di Aceh. Alasannya bahwa Al Qur’an dan As-sunnah bukanlah hukum positif pada saat qonun itu disusun. “Qanun tidak pas di Indonesia. Al Qur’an dan As-Sunnah bukan hukum positif di saat qanun disusun,” katanya.

Sebab ia menilai pada waktu pendirian atau awal-awal gemanya syariah muncul ke permukaan, ia menilai rakyat Aceh tidak menghendaki.

Dalam siskusi ini turut pula hadir Vivi Widyawati (aktivis Jaringan Nasional Perempuan Mahardhika), Bivitri Susanti (pelopor pendiri Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia) dan Mariana dari Komisioner Komnas Perempuan.

Di pertengahan diskusi, mereka juga menyatakan bahwa Komnas Perempuan mendukung untuk menolak syariah di Aceh.

Cari Simpati Barat?

Menanggapi pernyataan Raihan Diani, Pegiat hukum dan politik Islam di Aceh, Muksalmina Mta menilai aktivis perempuan yang mengkritik pelaksanaan syariat Islam di Aceh dinilai karena tak mengerti dan paham syariat Islam.

“Saya sangat kecewa atas tuduhan Raihan Diani yang mengatakan bahwa Syari’at Islam bukan solusi untuk mensejahterakan rakyat di Aceh terutama pihak perempuan. Atas dasar apa dikatakan syari’at Islam bukan solusi untuk mensejahterakan rakyat?” kata Muksalmina dalam rilis yang disampaikannya kepada media (19/1/2015).

“Kesejahteraan yang bagaimana sebenarnya dimaksud oleh Raihan tersebut? Apakah kesejahteraan untuk memberikan kebebasan sebebas-bebasnya bagi orang di Aceh untuk melakukan apa saja seperti kebebasan di Negara-Negara Barat?” ujarnya.

Menurutnya, para aktivis perempuan Aceh dinilai tidak paham tentang Islam dan syariat itu sendiri. Jika benar mereka mengerti, pasti mereka paham konsep dan aturan-aturan yang ada dalam Islam, termasuk menyangkut tentang kesejahteraan bagi setiap orang.

“Jika mereka belum melaksanakan seperti beberapa pertanyaan saya di atas, berarti mereka tidak layak mengatakan bahwa syariat Islam bukan solusi untuk mensejahterakan rakyat khususnya perempuan di Aceh.”

“Tuduhan-tuduhan Raihan tersebut sangat tidak berbobot dan tidak punya solusi yang ingin disampaikan, dan saya kira Raihan dan kawan-kawannya hanya sedang mencari nama di publik,” ujarnya.

Menurutnya, dengan menuduh syariat Islam bukan solusi di Aceh, mereka (Raihan dan aktivis perempuan, red), ingin menjadi pusat kecaman publik agar menjadi jalan pintas mencapai popularitas, khususnya meraih simpati Barat.

“Ini merupakan triknya supaya masyarakat di Aceh mengecam atas pernyataan Raihan, yang sehingga jadi pusat perhatian Barat bahwa dia sedang memperjuangkan gender Barat dan menolak syari’at Islam di Aceh,” ujarnya.

Menurutnya, aktivis perempuan yang mengecam syariat di Aceh minim dalam mempelajari UUD 1945, dan beberapa undang-undang yang menyangkut dengan kekhususan Aceh. Seharusnya jika ada pelaksanaan syariat di Aceh yang bertentangan dengan undang-undang, mereka memberikan usulan secara terperinci, bukan memberikan tuduhan yang hanya sebatas pemikiran yang kurang mendasar.

“Seharusnya mereka memberikan masukan-masukan terhadap konsep syari’at Islam kepada pemerintah Aceh bukan malah meminta syariat Islam dicabut.

Hasil Perjuangan Panjang Rakyat Aceh

Sementara itu, dalam rilis yang disampaikan pada Rabu (21/01/2015) lalu, Ketua Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI) Aceh Muhammad Yusran Hadi, Lc, MA menyatakan bahwa apa yang dirasakan rakyat Aceh justru sebaliknya.

“Tuduhan tersebut hanya klaim dari Raihan dan orang sejenis Raihan yang anti syariat Islam. Penegakan Syariat Islam di Aceh tidak pernah menciptakan masalah atau ketegangan. Syariat Islam justru mendatangkan kemaslahatan dan kedamaian di Aceh,” jelas Yusran Hadi.

“Ini yang dirasakan oleh umat Islam di Aceh selama ini. Bisa jadi, syariat Islam itu menjadi masalah dan momok yang menakutkan bagi orang-orang yang anti syariat, baik itu dari pihak luar non Muslim maupun pihak dalam yang mengaku “muslim” seperti orang sekuler, liberal, pluralis dan gender. Kalau ini yang dimaksud, iya benar. Karena mereka tidak akan pernah senang dan rela dengan syariat Islam seperti ditegaskan dalam Al Qur’an,” katanya.

Yusran menjelaskan bahwa syariat Islam yang berlaku di Aceh saat ini merupakan aspirasi dan tuntutan rakyat Aceh. Bukan kepentingan elit politik atau penguasa seperti yang dikatakan oleh Raihan.

“Syariat Islam di Aceh merupakan hasil perjuangan rakyat Aceh yang cukup panjang dan pengorbanan yang besar. Rakyat Aceh harus berjuang untuk dapat memberlakukan syariat Islam dengan mengangkat senjata, mengorbankan harta dan jiwa, demi tegaknya syariat Islam di Aceh,” ujarnya.

Jadi, syariat Islam di Aceh merupakan perjuangan rakyat Aceh yang cukup lama dan memakan biaya yang mahal. Bukan pemberian gratis untuk kepentingan elit politik atau penguasa.

Lebih lanjut, ia mengatakan, Raihan dan teman-temannya tidak mengerti sejarah Aceh dan sejarah lahirnya hukum syariat di Aceh. Dulu pada masa kerajaan Islam di Aceh, syariat Islam sudah diberlakukan. Lalu datang penjajah yang melarang syariat Islam. Setelah Indonesia merdeka, Aceh di minta bergabung dengan Indonesia. Aceh menyetujuinya dengan syarat berlaku syariat Islam di Aceh seperti dulu sebelum datang penjajah. Namun Soekarno tidak menepati janjinya untuk memberlakukan syariat Islam di Aceh sesuai dengan tuntutan rakyat Aceh. Maka timbullah perjuangan bersenjata dari rakyat Aceh untuk memisahhan diri dari Indonesia. Konflik ini baru dapat diselesaikan ketika tuntutan rakyat Aceh untuk menegakkan syariat Islam di Aceh dikabulkan.

“Jadi, pemberlakuan syariat Islam di Aceh dari dulu sampai saat ini murni tuntutan dan aspirasi rakyat Aceh. Sayangnya, Raihan tidak paham atau pura-pura tidak paham terhadap realita dan fakta sejarah ini. Raihan justru membalikkan fakta sejarah.”

Para aktivis perempuan dinilai terpengaruh dengan paham sesat gender sehingga dengan seenaknya menuduh bahwa syariat Islam tidak memberikan kesejahteraan kepada perempuan.

“Justru sebaliknya syariat Islam telah memberikan kesejahteraan kepada perempuan. Dalam syariat Islam, wanita dihormati dan dimuliakan. Hak dan kewajibannya telah diatur dengan adil sesuai fitrahnya sebagai seorang wanita,” ujarnya. [dbs/hidayatullah]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s