Dakwah, Dakwah, Dakwah!

Gelombang dan riak-riak kekecewaan terhadap pemerintah dan Kabinet Kerja yang belum seumur jagung, terus mengalir. Kabinet Kerja adalah kabinet pemerintahan pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla. Susunan kabinet ini berasal dari kalangan profesional, usulan partai politik pengusung pasangan Jokowi-JK pada Pilpres 2014 (PDI Perjuangan, PKB, Partai NasDem, dan Partai Hanura) ditambah PPP yang bergabung setelahnya, serta tim sukses pasangan Jokowi-JK pada Pilpres 2014. Susunan kabinet diumumkan oleh Presiden Jokowi pada 26 Oktober 2014 dan resmi dilantik sehari setelahnya. Kabinet Kerja terdiri dari 4 menteri koordinator, 30 menteri, dan 2 wakil menteri yakni Wakil Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Keuangan

Kekecewaan masyarakat, termasuk masyarakat yang sebelumnya mendukung pasangan Jokowi-JK, bermula dari keputusan Presiden dalam penyusunan kabinet. Rasa kecewa dimulai dari kentalnya kepentingan politik dalam penyusunan kabinet. Selain itu juga soal pribadi menteri terpilih yang mempunyai kebiasaan merokok, minum-minuman beralkohol, bertato, bahkan tudingan bersikap asusila. Selama beberapa minggu berita tentang hal ini mewarnai media massa, baik cetak maupun elektronik, terlebih lagi di media sosial.

Kekecewaan berikutnya adalah keputusan menaikkan harga BBM bersubsidi yang disambut dengan demonstrasi di berbagai daerah dan memakan korban jiwa. Banyak kalangan menilai kenaikan harga BBM bersubsidi pasti berimplikasi kepada masyarakat kalangan menengah-bawah. Penyaluran dana Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi juga diragukan efektifitasnya oleh sebagian ekonom.

Belum habis kekecewaan masyarakat atas kenaikan harga BBM, rakyat Indonesia dengan mayoritas umat Islam dibuat kecewa dengan gagasan untuk mengatur materi khutbah oleh pemerintah terkait isi materi Rancangan Undang-undang (RUU) Perlindungan Umat Beragama (PUB) yang kini tengah disiapkan. Padahal belum habis juga kekecewaan umat Islam di DKI Jakarta atas keputusan Jokowi meninggalkan kursi Gubernur DKI Jakarta sehingga kursi Gubernur diduduki oleh non-Muslim.

Gagasan semacam ini–mengawasi khutbah Jum’at–sebelumnya pernah mencuat saat Pilpres 2014. Ketua DPC PDI Perjuangan Jakarta Timur, William Yani, menginstruksikan kepada kader dan pendukung Jokowi-JK yang muslim agar memantau khutbah Jumat di masjid-masjid. Instruksi tersebut terungkap lewat info yang diposting pada akun twitter berita PDIP @news_pdip, Kamis (29/5) kemarin. William beralasan, pengawasan tersebut perlu dilakukan karena khutbah Jumat pernah digunakan oknum untuk mendukung salah satu kandidat dan menjelekkan kandidat lainnya pada Pilgub DKI dua tahun lalu. Namun ironis, William yang memberikan instruksi tersebut bukanlah seorang Muslim, melainkan Kristiani.

Pengaturan Materi Khutbah

Kementerian Agama (Kemenag) saat ini tengah menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) ‎Perlindungan Umat Beragama‎. Jika sudah disahkan, RUU ini diklaim akan menjadi dasar jaminan kebebasan warga negara untuk memeluk agama serta menjalani keyakinan yang dianut.

Ketua Pusat Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama Mubarok mengatakan, saat ini pemerintah sedang menyusun rancangan undang-undang (RUU) untuk menggantikan UU Nomor 1 PNPS/1965 yang dinilai sudah tidak sesuai perkembangan zaman. RUU tersebut akan diberi nama RUU Perlindungan Umat Beragama. Menurutnya, RUU Perlindungan Umat Beragama akan mengatur perlindungan bagi semua agama dan kepercayaan di Indonesia. “Semuanya akan diatur, tidak hanya yang enam, tapi juga termasuk penganut agama-agama di luar enam agama resmi ini,” kata Mubarok, Selasa (11/11/2014).

Penyelesaian RUU Perlindungan Umat Beragama ditargetkan selesai dalam kurun enam bulan. “Awal tahun depan bisa disosialisasikan ke masyarakat dan organisasi sehingga semua bisa diminta pendapatnya,” kata Mubarok.

Mubarok menyebut, rancangan ini akan mengatur persoalan agama di ruang publik. Aturan tersebut diharapkan dapat menghindari persoalan terkait agama yang mengemuka di kalangan masyarakat. “Misalnya pembangunan rumah ibadah dan penyiaran agama. Itu berlangsung di ruang publik, bisa menimbulkan permasalahan,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin berharap RUU ‎ini segera rampung pada April 2015 mendatang, sehingga bisa segera dibahas di DPR. “Intinya, adalah memberikan perlindungan kepada WN (warga negara), setidaknya dalam amanah konstitusi, pertama kebebasan memeluk agama dan (kedua, red) menjalankan agama yang dipeluknya itu. Nah, ini dua hal yang oleh konstitusi merupakan amanah yang harus dijabarkan pemerintah dan DPR. Kita harap akhir April draf ini sudah selesai,” ujar Lukman di Kantor Kementerian Agama, kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Senin, (10/11/2014).

Lukman menjelaskan dalam proses penyusunan, Kemenag akan meminta banyak masukan dari berbagai pihak, di antaranya para tokoh agama dan juga para penggiat hak asasi manusia (HAM). Bahkan sebelumnya ia mendapat kunjungan Direktur Setara Institute, Hendardi dan Pendeta Romo Benny Susetyo ke Kantor Menag, Senin (10/11/2014).

Dalam kesempatan diskusi, Hendardi menyampaikan beberapa usulan terkait penyusunan RUU Perlindungan Umat Beragama. “Setara menyampaikan beberapa usulan terkait dengan RUU tersebut. Berdasarkan hasil studi mereka,” kata Menag Lukman.

“Kita undang pemangku kepentingan, ormas agama, tokoh-tokoh masyarakat dan agama, pemerhati HAM untuk kita minta masukannya. Setelah selesai langsung ke DPR,” tambahnya.

Dalam perkembangannya, terdapat dua pasal yang bakal menjadi persoalan serius. Yakni pengaturan izin rumah ibadah dan materi dakwah dalam ruang publik yang dianggap perlu pengaturan.

Kepala Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB) Kementerian Agama, Mubarok menegaskan, sejumlah pasal yang sempat dimasukan dalam RUU Kerukunan Umat Beragama tetap dipertahankan. Sekaligus penambahan pasal terkait izin rumah ibadah dan materi dakwah di ruang publik. “Terdapat pasal tambahan yang dimasukan. Dan masih terbuka proses diskusi terkait pasal yang perlu diatur dalam RUU PUB ini,” ujar Mubarok usai pengumuman Lomba Foto Kerukunan Nasional di gedung Kementerian Agama, Jakarta, Senin (24/11/2014).

Menurutnya berbagai kelompok sosial, tokoh agama dan penggiat kerukunan dan pemerhati isu Hak Asazi Manusia (HAM) ikut membahas. Banyak pendapat yang menarik dan perlu menjadi pertimbangan dalam pasal-pasal RUU PUB.

Beberapa gagasan itu, lanjut dia mendorong perlunya penataan izin rumah ibadah diatur. Termasuk pula materi khotbah yang dilakukan pada ruang publik. “Ada gagasan khotbah itu lebih menyejukkan. Tidak mengeluarkan materi yang memancing amarah dan lainnya,” paparnya.

Tak itu saja, sejumlah pasal berkaitan pada isu kepercayaan pun digodok. Banyak aspek keagamaan yang coba ditata melalui RUU PUB. Terkait nomenklaturnya, Mubarok mengakui ada pergantian sebelumnya RUU Kerukunan Antarumat Beragama. Kemudian diperbaiki menjadi RUU Perlindungan Umat Beragama. “Perspektifnya coba diperbaharui. Bukan sebatas menjaga kerukunan, tetapi juga melindungi,” tuturnya.

Sebelum ini di era Orde Baru, pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang Subversi yang pada prakteknya bisa bersifat karet menyebabkan masjid-masjid diinteli dan khutbah harus mendapat izin.

 

Reaksi Umat Islam

Gagasan mengatur materi khutbah mendapat reaksi. Imam Besar masjid Istiqlal Prof Ali Mustafa Ya’kub justru mempertanyakan pentingnya RUU PUB itu diberlakukan. “Saya justru mempertanyakan RUU itu. Saya lihat tidak urgensinya,” demikian tegasnya melalui sambungan telepon pada hidayatullah.com, Rabu (26/11/2013) pagi.

Menurutnya, yang justru diperlukan dan diperkuat keberadaannya di Indonesia adalah masalah penistaan agama, yang kejadiannya kerap terjadi. “Yang perlu ditetapkan ialah Undang-Undang Penistaan Agama,” tambahnya.

Baginya, lahirnya sebuah Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama (PUB) yang tengah dipersiapkan pihak Kementerian Agama lebih disebabkan karena adanya desakan asing, lebih tepat Amnesty International. Jika ini terus dilayani, desakan seperti ini nantinya akan berakibat buruk untuk Islam. Misalnya mencabut undang-undang yang terkait dengan penistaan agama. Sebagai contoh Ahmadiyah yang menurutnya telah jelas menistakan Islam, tetapi pemerintah justru tidak mengambil tindakan berarti. “Desakan muncul dari Amnesty Internasional. Mereka ingin mencabut UU Penistaan agama,” katanya tegas.

Menurutnya, biarkan saja isi khotbah berjalan sebagaimana mestinya. Tidak perlu diatur atau dimasukkan dalam UU. Menurutnya, pemuka agama Islam lebih tahu mana yang perlu disampaikan dan mana yang tidak dalam berkhotbah. Yang terpenting jangan mengajarkan aliran sesat. “Bebaskan saja isi khotbah, asal tidak mengajarkan aliran sesat,” tutupnya.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma’ruf Amin juga menolak rencana pemerintah tersebut. “Kalau diatur, jangan diaturlah. Diberi batasan saja. Kita memang sebagai khatib diimbau tidak menyampaikan khutbah yang dapat menimbulkan konflik,” kata Kiai Ma’ruf usai menghadiri deklarasi Ikatan Ulama dan Dai Asia Tenggara di Hotel Santika Depok, Jawa Barat, Sabtu (29/11/2014).

Kiai Ma’ruf tidak menampik jika ada satu dua khatib yang memang menyampaikan materi khutbah dinilai bermasalah. Lebih lanjut Kiai Ma’ruf juga meminta agar yang disasar pemerintah tidak hanya khutbah Jumat saja. Kalau ini dilakukan maka sama saja pemerintah menganggap umat Islam sebagai sumber konflik. “Ya, semestinya sama juga perlakuannya. Jangan hanya khutbah Jumat yang diatur. Di gereja serta tempat-tempat ibadah lainnya harus ada pengaturan serupa,” tegas Kiai Ma’ruf.

Sementara itu, Direktur An Nashr Institute Munarman menilai, pasal pengaturan materi dakwah itu merupakan bagian dari skenario untuk menjadikan Indonesia sebagai negara sekulerisme atau negara tak ber-Tuhan. “Pengaturan materi khutbah, ada skenario besar negara kita akan dibawa ke arah sekularisme dan agama hanya menjadi sekedar simbol,” tegas Munarman kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (29/11).

Menurutnya, pengaturan materi ceramah merupakan bentuk paradigma berpikir yang dipakai oleh negara-negara Eropa di waktu silam. Di mana pasa masa itu agama dianggap sebagai ancaman bagi keberadaan sekulerisme. “Kita ini sedang menuju negara sekurelisme. Ini agenda besar dan cara yang dipakai oleh mereka yang sedang berkuasa,” ujarnya.

Mantan Ketua YLBHI ini juga menganggap produk RUU Perlindungan Umat Beragama (PUB) yang kini sedang digodok Kementerian Agama telah memberikan ruang untuk mengacak-acak umat Islam. Untuk itu dia meminta agar pasal tersebut ditolak. “Ini sebuah pengkondisian di dalam negara ada kekuatan besar. Dan kalangan orang kafir punya agenda untuk menjadikan Indonesia sebagai  negara sekuler,” pungkas Munarman.

Upaya Penghancuran Bangsa

Kandidat Doktor Universitas Ibn Khaldun dan Ulama Muda Kota Pekalongan Jawa Tengah, H. Ibnu Sholeh, MA., dalam artikel berjudul Pencabutan UU Penodaan Agama adalah Upaya Penghancuran Sebuah Bangsa”, mengingatkan pada tahun 2010 kelompok-kelompok sekuler  yang terdiri dari Perkumpulan Inisiatif Masyarakat Partisipatif untuk Transisi Berkeadilan (IMPARSIAL), Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Perkumpulan Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI), Perkumpulan Pusat Studi Hak Asasi Manusia, Demokrasi (Demos), Perkumpulan Masyarakat Setara, Yayasan Desantara (Desantara Foundation), dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), sudah pernah mengajukan judicial review terhadap UU No. 1/PNPS/1965 tentang Larangan Penodaan dan Penistaan Agama, namun hal itu ditolak oleh MK (Mahkamah Konstitusi), karena permohonan uji materi tersebut tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya bahwa pasal-pasal tersebut melanggar konstitusi, mengancam kebebasan beragama, dan bersifat diskriminatif serta berpotensi melakukan kriminalisasi terhadap penganut agama minoritas.

Setelah lima tahun berlalu, kini mereka kembali mengangkat isu panas pencabutan UU No. 1/PNPS/1965 setelah mendapat angin segar dari lembaga Amnesty Internasional.

Agama bagi setiap pemeluknya adalah sesuatu yang sangat dihormati, sehingga harus dijaga dari penodaan maupun penistaannya, apa pun agama mereka,  apakah  Hindu, Budha, Islam dan Kristen. Oleh sebab itu, di Indonesia masih dibutuhkan payung hukum untuk menjaga agama-agama tersebut dari penodaan dan penistaan agama.

Buktinya, di saat UU No. 1/PNPS/1965 masih eksis pun, kasus-kasus penodaan dan penistaan agama masih sering terjadi pada semua agama, baik di Hindu, Budha, Kristen maupun Islam. Oleh karena itu, niatan pemerintah untuk mencabut UU No. 1/PNPS/1965 atas desakan Amnesty Internasional, adalah sebuah bencana besar bagi bangsa Indonesia, karena hal ini akan melukai hati semua pemeluk agama yang ada dan akan semakin menunjukkan bahwa Indonesia tidak lagi mempunyai kedaulatan di mata Internasional.

Upaya kelompok-kelompok sekuler  yang mendesak pemerintah untuk mencabut UU No. 1/PNPS/1965 masih menggunakan cara-cara lama. Yaitu dengan membenturkan antara UU No. 1/PNPS/1965 dengan  UUD 1945 Pasal 28E dan Pasal 29 (2). Inilah strategi adu domba yang selalu mereka lakukan untuk mengacak-acak agama di Indonesia, tentu ini akan dapat mengancam keutuhan NKRI itu sendiri. Sehingga sangat jelas bahwa tujuan pencabutan UU No. 1/PNPS/1965 tentang Penistaan Agama adalah untuk menghancurkan NKRI.

Sebab bila UU Pencegahan Penodaan Agama di Indonesia dicabut, maka hal itu dapat menimbulkan hilangnya jaminan perlindungan hukum dari pemerintah terhadap berbagai agama di tanah air. Dan jika UU tersebut dicabut maka seseorang atau sekelompok orang  bisa bebas untuk menodai ajaran agama tanpa terkena hukuman apa pun, dan justru inilah yang dapat menjadi pemicu terjadinya disintegrasi bangsa dan hilangnya nilai-nilai toleransi beragama.

Jaga Semangat Berdakwah, Jaga Ukhuwah

Menjadi ciri bagi seorang mukmin adalah kepeduliannya terhadap dakwah. Bersama mukmin lain, ia akan bahu membahu melaksanakan amar ma’ruf nahi mungkar. Ia yakin tidak ada aktivitas yang lebih mulia dalam hidup ini kecuali menjadikan diri ikut andil dalam dakwah Islam.

Allah Swt berfirman yang artinya, “Serulah manusia ke jalan Robbmu (Allah) dengan jalan hikmah (hujjah) dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik” (Q.S. An-Nahl [16] : 125).

Di ayat yang lain, “Dan orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, sebahagian mereka menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma’ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (Q.S. At Taubah [9] : 71).

Juga dalam ayat, “Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal salih dan berkata, ‘Sesungguhnya aku ini termasuk orang-orang yang berserah diri” (Q.S. Fushilat [41] : 33).

Dakwah adalah bagian dari ibadah kepada Allah Swt, maka ia harus dilakukan dengan Ikhlas karena Allah semata. Tujuannya juga harus jelas, tidak lain adalah untuk mencari Ridho Allah. Akan sia-sia tentunya ibadah yang dilakukan, termasuk dakwah, jika niat dan tujuannya terkotori oleh selain Allah. Niat dan tujuan inilah yang akan senantiasa menjaga keistiqomahan dakwah. Kita sebagai pengemban dakwah akan tetap semangat dan tidak akan gentar menghadapi rintangan yang mencoba menghalang-halangi aktivitas dakwah.

Semangat yang kuat bagaikan Gunung yang kokoh lagi mengokohkan, dalam keadaan bagaimanapun seorang kader dakwah akan berusaha sekuat tenaga untuk mencapai cita-citanya walaupun kondisinya sedang lemah atau sulit. Allah Swt berfirman,  “Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui” (Q.S. At Taubah : 41)

Di tengah tantangan yang semakin keras, ukhuwah antar para kader dakwah perlu diperkuat. Kita memang seperti lidi yang apabila sendiri maka akan gampang dipatahkan dan apabila bersatu maka akan kuat dan sulit dipatahkan apalagi dihancurkan. Dengan Ukhuwah yang kuat kader dakwah bisa saling mengingatkan, saling tolong-menolong, saling bekerjasama dalam berdakwah. Firman Allah Swt yang masyhur di kalangan kita menyatakan sebagai berikut: “Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Oleh karena itu, damaikanlah (perbaiki hubungan) antara kedua saudaramu itu. Dan patuhlah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat” (Q.S. Al Hujurat : 10).

Rasulullah Saw pun bersabda, “Seorang muslim adalah bersaudara dengan sesama muslim. Tidak menganiayanya dan tidak akan dibiarkan dianiaya orang lain. Barangsiapa mencukupi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan mencukupi kebutuhannya. Barangsiapa melapangkan kesusahan seorang muslim, maka Allah akan melapangkan kesukarannya di hari Kiamat. Dan barangsiapa menutupi aurat seorang muslim, maka Allah akan menutupi auratnya di hari Kiamat.” (H.R. Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar r.a.)

Ukhuwah juga membangun umat yang kokoh. Ia adalah bangunan maknawi yang mampu menyatukan masyarakat manapun. Ia lebih kuat dari bangunan materi, yang suatu saat bisa saja hancur diterpa badai atau ditelan masa. Sedangkan bangunan ukhuwah Islamiah akan tetap kokoh. Rasulullah Saw bersabda, “Mukmin satu sama lainnya bagaikan bangunan yang sebagiannya mengokohkan bagian lainnya.” (H.R. Imam Bukhari)

Kader dakwah harus menjadi bagian dari sebuah bangunan yang tersusun kokoh yang tidak mudah hancur ketika badai menerjang, menjadi bagian dari barisan yang teratur, yang akan menggentarkan setiap musuh yang melihat, membuat ciut nyali siapa saja yang akan menghadang.

Inilah kerja-kerja peradaban yang dapat kita lakukan: dakwah, dakwah, dakwah, rekatkan ukhuwah! [fms/dari berbagai sumber]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s