Peredaran Miras Kian Ganas, Indonesia Perlu UU Anti Miras

Banyak kasus asusila, tindak kekerasan dan kriminalitas dilakukan oleh pengonsumsi miras, yang umumnya generasi muda bahkan tergolong masih usia anak-anak. Mereka dapat dengan mudah memperoleh miras di lingkungannya. Peredaran miras yang kian mengganas disebabkan aturan yang longgar. Indonesia perlu UU Anti Miras untuk menyelamatkan generasi bangsa ini dari kehancuran.

***

Minuman keras adalah permasalahan kompleks. Begitulah penilaian Kepala Pusat Kajian Kriminologi FISIP Universitas Indonesia, Iqrak Sahlul. Ia menjelaskan ada banyak unsur yang menyangkup miras. Mulai dari ekonomi sampai budaya, dan tercetusnya sebuah kejahatan di lingkungan masyarakat. Umumnya, masyarakat menganggap faktor kejahatan utama adalah permasalahan ekonomi. “Ekonomi sumbangsih terbesar pencetus kejahatan,” katanya.

Iqrak menyetujui hal itu, karena 160.000 jumlah narapidana (napi) di Indonesia, lebih dari 75 persen status sosialnya menengah ke bawah. Fakta itu melahirkan asumsi, pola pikir para napi dipengaruhi faktor ekonomi. Namun, dalam penelitian pada 2011 di Lapas Cipinang, Iqrak menemukan sesuatu yang berbeda. Dalam penelitian yang melibatkan 100 napi Kelas 1 itu diketahui, miras memiliki peranan sangat penting dalam memengaruhi kejahatan.

Hipotesanya adalah miras memengaruhi cara berpikir orang, termasuk membuat emosi menjadi tidak stabil. Dari emosi inilah kemungkinan besar terjadi tindak kejahatan. “Mereka tidak ada kontrol,” tuturnya.

Berdasarkan pemantauan Iqrak terhadap hasil tahunan kalkulasi kejahatan di Polda, Polres, dan Polsek, miras selalu menempati urutan terbawah. “Polisi punya tipologi kejahatan, miras selalu paling bawah,” katanya.

Padahal, menurut Iqrak, miras merupakan tindak kriminalitas dan selalu dibahas dalam studi kriminologi. Pasalnya, efek yang disebabkan miras sangatlah besar. Dari kasus kriminal berskala kecil sampai besar, seperti aksi pembunuhan (Republika.co.id, Jumat (21/6)).

Dalam berita-berita kriminal beberapa tahun ke belakang, hampir setiap hari terjadi tindak kriminalitas dan aksi kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di bawah pengaruh minuman keras. Misalnya saja yang terjadi di Jakarta beberapa waktu lalu.

Tiga rumah rusak akibat keributan antara dua kelompok di Jl. Kalipasir, Menteng, Jakarta Pusat. “Keributan ini dipicu pemalakan oleh sekelompok pemuda yang mabuk,” kata Budi, Ketua RT 10/RW 08, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (7/6).

Budi mengatakan, pemalakan ini terjadi pada Selasa (4/6) lalu. Saat itu ada pemuda yang sedang berboncengan dengan pacarnya dipalak pemuda mabuk di kawasan tersebut. Karena tak terima dengan peristiwa itu pemuda ini melaporkan ke kelompoknya.

“Kemudian terjadi penyerangan sehingga menyebabkan satu orang kena luka bacok,” katanya (detik.com, Jumat (7/6)).

Kejadian-kejadian serupa juga terjadi di beberapa daerah dengan jumlah massa yang relatif lebih besar dan dengan korban jiwa serta kerugian yang lebih banyak. Selain kekerasan semacam itu, banyak sekali tindakan asusila dan amoral, aksi-aksi pemerkosaan hingga pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di bawah pengaruh alkohol.

Satu contoh tindakan asusila yang terjadi di Kediri adalah sepasang remaja yang membuat video porno, diduga mereka meminum minuman keras sebelum membuat video yang beredar di masyarakat luas. Mereka melakukan hubungan layaknya suami istri di sebuah rumah kosong yang ada di Kelurahan Betet, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri. Diduga, sebelumnya mereka menenggak minuman keras hingga melakukan perbuatan tersebut.

Beberapa hari kemudian, petugas gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Polres Kediri Kota, serta anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) melakukan razia minuman keras dan menyitanya dari sejumlah kafe dan warung di Kediri.

Pelaksana Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Djati Utomo, Kamis, mengatakan razia ini dilakukan untuk menjaga ketentraman dan ketertiban di Kediri. “Peredaran minuman keras ini mengakibatkan hal yang negatif terjadi pada generasi muda. Untuk itu, pemda bekerjasama dengan TNI dan polri memberantas itu,” katanya dikonfirmasi tentang tujuan razia (Republika.co.id, (30/5)).

Peredaran Miras

Meskipun efeknya sangat berbahaya, akan tetapi pada kenyataannya peredaran miras semakin mengganas dan mengkhawatirkan. Miras hadir di tengah-tengah masyarakat seolah tanpa pengawasan.

Minuman keras semakin mudah didapat karena bebas dijual di banyak minimarket dan supermarket yang lokasinya berdekatan dengan perumahan, sekolah, rumah sakit, perkantoran bahkan tempat ibadah. Pembelinya terutama adalah generasi muda.

“Padahal, kenyataan tersebut bertentangan dengan Kepres No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol,” tutur penggagas Gerakan Anti Miras, Fahira Idris dalam siaran persnya di Jakarta, Kamis (4/4).

Kondisi itu, lanjut Fahira, membuat banyak masyarakat, bahkan anak-anak di bawah umur mudah memperoleh minuman keras dan minuman beralkohol. “Akibatnya, sekarang banyak kita lihat anak-anak di bawah umur yang nongkrong sambil menenggak miras-minol di gerai-gerai mini market,” tutur Fahira (Republika.co.id, (4/4)).

Nggak keren kalo nggak mabok. Boleh minum asal nggak mabok.” Begitulah grand design dan opini yang dibangun oleh perusak moral anak bangsa. Sangat disesalkan, jika tempat nongkrong anak muda seperti Seven Eleven (Sevel), Circle K, dan sejenisnya menjajakan miras yang konsumennya kebanyakan anak muda.

“Saya dapat informasi, remaja yang suka nongkrong di Sevel, suka beli miras jenis Mix Max. Namun, untuk mengelabui orang tua dan gurunya, mereka  menggantinya dengan botol Myzone. Airnya dibuang lalu dituang Mix Max (yang beralkohol itu) ke dalam botol Myzone,” ungkap Fahira Idris dalam talkshow “Nongkrong Keren Tanpa Miras” di Restauran Steakology Jl. Tebet Barat Raya No. 38, Jaksel, Jumat (21/6) (voa-islam.com, (23/6)).

Fahira Idris mengaku prihatin dengan pemerintah yang tidak serius membahas RUU Anti Miras. Seperti diketahui, RUU ini telah masuk prolegnas urutan 63. Fahira berharap, Menkes juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP).

“Melalui talkshow ini, diharapkan dapat mengedukasi pengusaha resto, warung, minimarket, supermarket, hingga hotel untuk tidak menjual miras.  Kami Generasi Anti Miras menghimbau kepada pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan tidak menjual miras selama bulan Ramadhan dan segera membuat regulasi yang jelas tentang miras,” kata Fahira.

Sebelumnya, dalam lain kesempatan, Fahira mengatakan bahwa Indonesia adalah surganya miras. Di Indonesia miras diedarkan 24 jam, padahal di negara lain waktunya dibatasi.

“Di Turki saja, ada aturan soal waktu penjualan miras. Dari jam 10 malam-6 pagi dilarang, sedangkan Thailand jam 12 malam-6 pagi juga dilarang, sementara Indonesia menjual miras hingga 24 jam. Ini menunjukkan Indonesia surganya miras,” ujar Fahira Idris kepada wartawan di Pondok Indah Mall, Senin (10/6) malam (voa-islam.com, (12/6)).

Fahira menyayangkan realita ini. Di negara sekuler seperti Amerika Serikat saja mengatur persyaratan, anak usia di bawah usia 21 tahun dilarang membeli miras, dengan menunjukkan KTPnya. Sedangkan Indonesia terlalu bebas, padahal negeri ini mayoritas muslim. Fahira melihat ada pembiaran dari pemerintah.

Fahira mengakui, gerakan moral anti miras ini tidak punya otoritas untuk menindak. Karena lembaga yang dipimpinnya itu memang bukan polisi. “Kami hanya bisa menghimbau. Kami kirim agen untuk memantau. Kami tidak punya power untuk itu. Karenanya kami akan mengusahakan untuk menggandeng pihak Polda dan gubernur di setiap kota. Sehingga program anti miras ini seharusnya menjadi program bersama,” jelasnya.

Hal yang terus dilakukan Yayasan Selamatkan Anak Bangsa adalah dengan melibatkan pihak sekolah untuk mendorong gerakan anti miras ini.  Dalam waktu dekat, Agustus 2013 nanti, akan dideklarasikan gerakan anti miras, sekaligus memilih duta miras untuk membantu mengkampanyekan gerakan ini.

Komunitas gerakan anti miras sepakat, bahwa miras adalah kejahatan negara. Buktinya, negara melakukan pembiaran terhadap kerusakan moral generasi muda disebabkan miras. Akibat miras kejahatan merajalela, pembunuhan, kecelakaan lalu lintas, angka perceraian hingga kekerasan dalam rumah tangga meningkat tajam.

Harus Ada Kontrol

Menyikapi maraknya peredaran miras di minimarket, Wakil Ketua MPR RI, Lukman Hakim Saifuddin mengatakan harus adanya kontrol dari aparat keamanan. Termasuk juga pemerintah harus lebih gencar menyosialisasikan efek negatif miras. Tidak hanya itu, Lukman mengimbau peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam memberantas miras itu sendiri. “Jadi, aparat keamanan dan masyarakat saling bantu,” ujarnya (Republika.co.id, (21/6)).

Dalam talkshow “Nongkrong Keren Tanpa Miras”, Jumat (21/6) lalu, Lukman Hakim Saifuddin yang juga Wakil Ketua Umum DPP PPP mengatakan saat ini baru ada dua fraksi di DPR yang mendukung diterbitkannya UU Anti Miras, yaitu fraksi PPP dan PKS. Partai lain baru sebatas personal, belum melembaga.

“Pembahasan itu tergantung fraksi lain. Semoga saja di akhir tahun ini atau 2014 nanti bisa digodok secara serius,” kata Lukman yang mengaku isu miras punya banyak kepentingan, terutama kepentingan bisnis.

Lukman meyakinkan, komunitas gerakan anti miras bisa saja melakukan loby-loby kepada pihak pemerintah, dalam hal ini Menkes agar mengeluarkan PP.  Tak kalah penting adalah peran insan pers dan sosial media untuk menyadarkan masyarakat secara keseluruhan ihwal bahaya miras.

“Saya setuju miras adalah kejahatan Negara, bukan lagi individu. Ini tanggungjawab negara.  Tapi, jangan andalkan sepenuhnya pada negara. Masyarakat sipil juga bisa bergerak melakukan proses penyadaran,” tandasnya.

Narasumber lain dalam talkshow itu, yaitu dosen Universitas Ibnu Khaldun, Akmal Syafril, mengatakan bahwa memabukkan atau tidak miras tetap haram.  “Dalam sudut pandang agama Islam, mabok atau tidak, miras tetap haram. Miras tidak dibatasi oleh umur. Dari anak-anak sampai orangtua, miras sama merampas akal kita. Miras itu lebih besar keburukannya daripada manfaatnya,” jelas Akmal Syafril.

Mendesak RUU Anti Miras

Mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Anti Minuman Keras (Miras), sebenarnya RUU ini  sudah disetujui masuk dalam prioritas legislasi nasional (prolegnas) 2013. Berbagai kalangan mendesak agar rancangan tersebut  sudah menjadi Undang-Undang pada tahun ini.

Ketua PP Muhammadiyah, Prof Dr Yunahar Ilyas mendesak agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dapat menyelesaikan RUU Anti Miras tersebut menjadi Undang Undang (UU) di tahun 2013 ini.

Yunahar Ilyas mengingatkan, agar RUU terkait pelarangan Miras ini tidak lagi molor. Karena kebutuhan UU pelarangan miras ini sangat mendesak. “Harusnya Indonesia sudah lama punya UU Miras. Apa harus menunggu sampai korban terus berjatuhan lagi akibat kejahatan dan dampak Miras?,” ujarnya (Republika, (9/5)).

Selama ini, jelas Yunahar, tidak ada pegangan hukum yang jelas dan tegas mengatur tentang miras ini. Sehingga peredaran miras di beberapa daerah kian marak, terutama daerah yang tidak memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang miras.

Akibatnya, kata Yunahar Ilyas, lagi-lagi kasus kejahatan, kriminalitas hingga kecelakaan yang merenggut korban jiwa akibat dampak miras ini terus terjadi. Sedangkan manfaat miras ini, hampir sangat sedikit sekali di masyarakat. “Bahkan tidak ada,” jelasnya.

Sedangkan, tuturnya, hanya para pebisnis miras ini yang distribusinya semakin merajalela hingga ke kalangan anak muda dan remaja. “Sesuai petunjuk Allah dalam Al Qur’an, ‘apa kalian belum juga mau menghentikannya?’,” ujarnya. [fms/dari berbagai sumber]

One Comment Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s