Balada Jilbab Polwan

Polemik pelarangan penggunaan jilbab bagi Polisi Wanita (Polwan) awal Juni lalu membuat umat Islam terhenyak. Beberapa tokoh umat Islam tak menyangka bahwa di negara dengan mayoritas penduduk muslim ini ada kasus pelarangan jilbab di kalangan penegak hukum. Padahal, negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan hukum ini telah menjamin kebebasan rakyatnya di dalam melaksanakan ajaran-ajaran agama sebagai hak asasinya, termasuk di dalam mengenakan jilbab. Setelah berbagai upaya hukum dan politik yang ditempuh oleh tokoh-tokoh umat Islam, akhirnya Polri merespons positif desakan untuk mencabut aturan larangan jilbab bagi Polwan.

***

Polemik mengenai larangan penggunaan jilbab oleh Polwan berawal dari keinginan sejumlah Polwan muslimah di lingkup Polda Jawa Tengah untuk mengenakan jilbab, akan tetapi keinginan itu terbatasi oleh aturan kepolisian yang cenderung melarangnya. Selama ini, kepolisian hanya memfasilitasi penggunaan jilbab oleh Polwan di Provinsi Aceh karena kekhususan aturan di daerahnya. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) No. Pol.: Skep/702/IX/2005 yang mengatur tentang penggunakan seragam Polwan berjilbab di luar Kepolisian Daerah (Polda) Nangroe Aceh Darussalam (NAD).

Dengan beredarnya peraturan itu, Polwan yang bertugas selain di daerah Aceh yang menggunakan jilbab dapat dianggap melanggar aturan seragam resmi kepolisian. Hal ini tentu saja membatasi Polwan muslimah yang hendak melaksanakan ajaran agamanya. Padahal, cukup banyak anggota Polwan di Tanah Air, khususnya di lingkup Polda Jawa Tengah yang ingin mengenakan jilbab.

“Sudah lebih dari tiga tahun hati nurani saya menjerit karena sepulang dari menunaikan ibadah haji, saya berkeinginan besar untuk mengenakan seragam polri dengan berhijab,” kata seorang perwira Polwan yang pernah bertugas di jajaran Polda Jawa Tengah kepada Ustadz Wahfiudin yang diteruskan ke Republika, Selasa (4/6).

Menurut Wahfiudin, apa yang disampaikan Polwan berpangkat perwira itu sebenarnya mewakili ratusan Polwan yang berkeinginan untuk mendapatkan izin berseragam Polri dengan mengenakan jilbab. Sejumlah polwan yang bertugas di Polda Jateng sudah pernah menulis surat kepada Kapolri agar mendapat izin mengenakan jilbab, tetapi tidak dikabulkan. Bahkan, setelah itu keluar surat edaran Kapolri yang menegaskan bahwa yang boleh berseragam Polri dengan mengenakan jilbab hanya polwan yang bertugas di Polda NAD.

“Ini sudah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) kami sebagai wanita muslimah yang ingin melaksanakan perintah Allah Swt. Bagi saya yang terpenting adalah mendapat ijin mengenakan jilbab, karena sekarang ketika saya berbaju dinas tanpa mengenakan jilbab saya risih dengan terlihat aurat kepala, lengan dan kaki,” ujar perwira Polwan tersebut kepada Wahfiudin.

Berjilbab, Pensiun Saja!

Untuk meraih dukungan supaya diperbolehkan mengenakan jilbab saat mengenakan seragam dinas, dibuatlah grup “Dukung Polwan Berseragam Diizinkan Menggunakan Jilbab” di jejaring sosial facebook.Grup ini, kata Wahfiudin, dibuat oleh para Polwan yang ingin mengenakan jilbab.

“Jeritan hati perwira Polwan tersebut juga telah disampaikan ke MUI, para ulama dan DPR RI,” ujarnya.

Di general information grup tersebut tertulis, jika keinginan para Polwan menutup aurat terbentur dengan belum adanya peraturan Kapolri yang mengatur tentang penggunaan seragam Polwan berjilbab di luar Polda NAD. Polwan itu juga menyatakan, berjilbab tak mengganggu aktifitas Polwan sebagai pelayan masyarakat.

Menanggapi polemik yang terjadi, muncul komentar sengit dan menyakitkan yang keluar dari mulut Wakapolri Komjen Pol Nanan Sukarna. Nanan menegaskan bahwa polisi wanita (Polwan) dilarang mengenakan jilbab. Ia mempersilahkan bagi Polwan yang mengenakan jilbab supaya keluar dari kepolisian atau pensiun.

“Kalau keberatan, kita serahkan kepada yang bersangkutan, pensiun atau memilih tidak menjadi Polwan,” tegas jenderal bintang tiga ini di Mabes Polri seperti dikutip detik.com, Jum’at (14/6).

Aturan ini, menurut Nanan, ada karena kesepakatan internal kepolisian sehingga tidak tertulis. Meski marka tersebut tidak tertulis dan hanya tersirat, namun Polri tegas menuntut anggotanya, khususnya Polwan, menjalankan aturan itu. “Tidak boleh melanggar aturan pakaian,” kata Nanan.

Bekas Kapolda Sumut itu mengkhawatirkan, dengan berjilbab pelayanan bisa terkendala. “Jangan sampai pelayanan kepolisian terkendala, sehingga tidak imparsial,” klaimnya.

Dukungan Tokoh-tokoh

Pernyataan Nanan Sukarna lantas menuai kecaman dari segala penjuru. Tokoh, ulama, politisi dan pejabat tinggi negara turut menyayangkan keluarnya pernyataan itu. Sebaliknya, mereka mendukung pemakaian jilbab oleh Polwan.

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof Dr Din Syamsuddin, menilai larangan itu sebagai kebijakan yang tidak bijak. Din Syamsuddin beralasan, memakai jilbab bagi muslimah adalah bagian dari keyakinan dan pengamalan agama yang dijamin oleh negara. Konstitusi negara, UUD 1945, juga telah memberikan jaminan itu.

“Bisa dianggap kebijakan yang tidak bijak, bertentangan dengan konstitusi dan melanggar HAM,” kata Din Syamsuddin. Din Syamsuddin bahkan menilai pernyataan Wakapolri itu sangat naif dan nista. “Kita berharap, Kapolri terbuka hatinya,” harapnya.

Ketua umum PBNU, KH Said Aqil Siroj mengatakan kepolisian perlu mengatur pemakaian seragam yang tidak ketat dan menggunakan jilbab, dan anggotanya diberikan pilihan mau menggunakan seragam yang seperti apa. “Seragam polisi dengan jilbab tidak akan mengganggu aktivitas dan pekerjaannya,” kata Said Aqil yang juga mewakili ormas-ormas Islam yang tergabung dalam LPOI.

Said Aqil mempertanyakan, jika di luar negeri seperti di Inggris, para Muslimahnya dibolehkan berjilbab ketika bekerja, termasuk polisi, kenapa Polri melarang Polwan menutup aurat saat bertugas. “Lalu di Indonesia yang sila pertama dasar negaranya Ketuhanan Yang Maha Esa mengapa tidak boleh?” tuturnya.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Amidhan menyebut Wakapolri menyalahi Undang-undang dan telah melakukan tindakan diskriminatif.

“Itu menyalahi Undang-undang. Karena itu hak menjadi pegawai negeri, duduk di pemerintahan itu hak asasi, lebih tegasnya hak konstitusional, karena diatur oleh Undang-undang Dasar kita. Tidak boleh orang dilarang untuk masuk. Itu namanya diskriminatif. Diskriminatif itu pelanggaran HAM,” kata Amidhan.

Amidhan menyarankan, supaya aturan Kapolri yang melarang pemakaian jilbab itu diuji materikan ke Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung. “Persoalannya pelarangannya itu,” lanjutnya.

Wakil Sekretariat Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Tengku Zulkarnaen sangat menyayangkan Polwan tidak boleh mengenakan jilbab. Menurutnya, Polwan di Aceh saja diwajibkan mengenakan jilbab.  “’Mengapa hal itu bisa terjadi hanya di provinsi tersebut dan bukan pada  seluruh wilayah Indonesia. Jika alasannya mengenai kebijakan otonomi daerah khusus, mengapa tidak bisa diperlebar kebijakan ini pada tingkat nasional,” ujar Tengku.

Tengku menegaskan, mayoritas penduduk Indonesia, yang juga beberapa diantaranya bekerja sebagai Polwan, adalah muslim, yang wajib mengenakan jilbab. Ia berharap jika memang ada kesadaran dari para Polwan untuk mengenakan jilbab, sebaiknya tidak ada pelarangan dalam hal ini. Tengku juga mengatakan seragam Polwan yang mengenakan jilbab, tak akan menganggu tugas-tugas dan pekerjaan sehari-hari.

“Pakaian seragam yang dikenakan polisi sekarang juga sudah bagus, mengenakan celana panjang yang longgar. Jika ingin sesuai syariat Islam, tinggal menambahkan jilbab di bawah topi atau menggantikannya, dan mengenakan lengan baju yang lebih panjang pada bagian tangannya,” tutur Tengku.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) berjanji bakal memperjuangkan keinginan para Polwan yang ingin mengenakan jilbab.

MUI sendiri akan segera melakukan sidang, dan menindaklanjuti masalah ini. “Ini adalah masalah nasional, menyangkut kepentingan banyak orang,” ujarnya. Kemudian, setelah sidang, sesegera mungkin MUI akan mengeluarkan tausiyah, yaitu berupa nasehat yang akan ditujukan langsung pada Kapolri, Kepolisian, dan masyarakat umum. Tausiyah yang berupa himbauan syariah ini, akan dikeluarkan agar persoalan Polwan yang ingin memakai jilbab dalam tugas dinasnya, bisa dikabulkan.

Kapolri, kata Tengku, diharapkan bisa bijak karena berwawasan luas, terutama mengenai hal ini. “Semoga nanti dia membuat kebijakan yang tidak mengecewakan banyak orang,” katanya.

Namun, jika nasehat itu mentah alias tidak diterima Kapolri dan Polri, Wakil Sekretariat Jenderal MUI, Tengku Zulkarnaen, berpendapat, maka cara lain yang ditempuh adalah datang ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Seandainya terbukti Kepolisian membuat aturan pelarangan jilbab dan tidak sesuai dengan UUD 1945, maka aturan tersebut bisa dibatalkan MK. “Jika sudah masuk ke MK, larangan pengenaan jilbab tersebut harus dibatalkan,” ujarnya.

Ia berpendapat, jika ada pihak yang tidak setuju dengan pemakaian jilbab pada Polwan muslimah, pendapat itu adalah pikiran yang sangat picik. Apalagi jika nanti dikhawatirkan akan muncul perbedaan jatah dan kewajiban kerja pada Polwan muslimah yang telah mengenakan jilbab dengan polwan non-muslim.

Menurutnya, polisi bisa profesional dan bisa proporsional dalam mendelegasikan tugas-tugas pada anggotanya, yang memandang berdasarkan kewenangannya, bukan berdasarkan Polwan tersebut memakai jilbab atau tidak.

Ketika Polwan memutuskan memakai jilbab dalam menjalankan tugasnya, tidak juga membutuhkan biaya yang besar dalam penampilan barunya. Karena hanya mengganti topinya dengan jilbab dan menambah panjangnya lengan pada bajunya. Sedangkan untuk bawahannya, polisi sekarang sudah mengenakan celana panjang longgar, yang berarti itu sudah tak perlu diganti lagi.

Kebebasan Berjilbab untuk Semua Profesi

Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali menegaskan tidak boleh ada larangan muslimah berjilbab sama sekali di Indonesia. Kebebasan berjilbab yang sedang diperjuangkan untuk Polwan, kata Menag, seharusnya juga diberlakukan untuk semua profesi muslimah.

“Jangan sampai ada lagi muslimah di Indonesia dilarang dan dipermasalahkan jilbab mereka karena alasan aturan seragam kerja,” kata Menag kepada ROL, Ahad (16/6).

Suryadharma mengakui dirinya sudah bertemu khusus dan menyampaikan permintaan langsung kepada Kapolri untuk mengubah aturan diskriminatif bagi Polwan muslimah yang ingin berjilbab.

Permintaan itu, kata dia, disampaikannya secara personal ke Kapolri untuk segera menindaklanjuti permintaan masyarakat agar Polri tidak diskriminatif dalam menetapkan aturan berseragam. “Ini juga sedang kita upayakan ke beberapa profesi lain yang mungkin membuat aturan seragam serupa, melarang penggunaan jilbab,” katanya.

Menag mengingatkan, jilbab tidak akan mengganggu kinerja Polwan dalam bertugas. Bahkan, kata dia, dengan menggunakan jilbab Polwan muslimah lebih bisa mawas diri akan perilaku dirinya. Sehingga Polwan yang menggunakan jilbab memiliki dua tanggung jawab.

Pertama menjalankan tugas sebagai penegak hukum dan kedua menjaga perilaku mereka agar sesuai dengan kaidah Islam. “Jadi dengan jilbab kontrol diri Polwan menjadi semakin kuat, ini yang seharusnya diperhatikan kepolisian,” katanya.

Terkait aturan Kapolri, Ketua DPR Marzuki Alie menegaskan, aturan Kapolri bukanlah ayat dalam kitab suci yang tidak bisa diubah. “SK Kapolri bukan ayat suci, bisa disesuaikan dengan budaya dan adat masyarakat Indonesia, ada kebebasan, sepanjang tidak mengganggu tugas,” katanya.

Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifudin meminta Kapolri mencabut aturan yang tidak memperkenankan Polwan mengenakan jilbab. Pasalnya aturan tersebut melanggar hak asasi manusia (HAM).

Menurutnya, tak ada ruginya bagi Polri membolehkan para Polwan berjilbab. “Tak ada yang dirugikan dari penggunaan jilbab oleh Polwan di kalangan institusi kepolisian kita,” katanya.

Berjilbab, kata Lukman, tidak akan mempengaruhi kinerja para Polwan. Lukman percaya kinerja, kedisiplinan, dan keserasian anggota Polri akan tetap terjaga meski berjilbab. Hal ini sudah banyak dibuktikan instansi/lembaga pemerintahan yang membolehkan jilbab. “Itu sama sekali tak membawa dampak negatif apapun,” ujarnya.

Polri Melunak

Menindaklanjuti laporan masyarakat, DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Polri Selasa (18/6). Pertemuan yang diprakarsai oleh Komisi III ini mengundang Kapolri Jenderal Timur Pradopo beserta seluruh jajarannya.

Dalam RDP tersebut, anggota komisi III DPR RI dari seluruh fraksi menyampaikan seluruh gagasan dan kritiknya kepada Kepolisian. Sejumlah isu vital terkait keamanan menjadi sentral pembahasan dalam diskui yang dimulai sejak pukul 10.00 WIB ini.  Tak ketinggalan, isu seputar seragam Polri terutama berkenaan dengan penggunaan jilbab bagi Polwan muslimah pun turut diutarakan sejumlah fraksi.

Dalam pertemuan yang digelar di ruang rapat Gedung DPR RI ini, nyaris seluruh fraksi meminta Kapolri untuk memperhatikan aspirasi anggotanya mengenai jilbab. Tidak hanya fraksi yang berideologi Islam, seluruh anggota partai di Komisi III pun ikut menuntut hal yang sama.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN) kompak meminta Timur Pradopo untuk segera mengubah peraturan terkait seragam Polri.

“Kebebasan beragama menjadi hak warga negara termasuk Polwan. Jangan dibatasi, harus diubah, buat aturan untuk berjilbab,” kata Taslim dari fraksi PAN menyampaikan pendapatnya.

Anggota Komisi III lainnya, Achmad Yani mengatakan, Polri sebagai lembaga besar milik bersama mesti mampu mewujudkan keinginan anggotanya dalam beragama. Tentunya, kata dia, aturan seragam Polri yang kini belum memberikan ruang bagi Polwan untuk berjilbab dapat diubah sesuai konstitusi.

“UU mengamanatkan warganya agar diberikan jalan untuk beribadah. Saya yakin para petinggi Polri memiliki tingkat religiusitas yang tinggi, tentu akan sangat adil bila aturannya diubah,” ujar Yani kader dari PPP.

Sejumlah partai nasionalis bahkan ikut mendesak Kapolri untuk segera membuat aturan baru terkait seragam dinas anggotanya. Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan dan Golkar, dan Hanura paling lantang meminta Kapolri merevisi aturan Polri terkait seragam. (Republika.co.id, 18/6)

Menghadapi gempuran opini  yang demikian massif, belakangan, Polri rupanya mengalah. Setelah dicecar Komisi III DPR dalam rapat dengar pendapat (RDP), akhirnya kepolisian memastikan diri akan melegalkan penggunaan jilbab bagi anggotanya di seluruh Indonesia. Pernyataan itu langsung dituturkan oleh Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo.

Timur bahkan berujar sebetulnya dia sangat senang dengan permintaan sejumlah keinginan Polwan berjilbab yang kini mengemuka. Dia berkata, permintaan tersebut sudah dengan senang hati Polri terima dan pertimbangkan.

Timur mengatakan, dalam waktu dekat segala tuntutan mengenai jilbab akan segera masuk ke dalam agenda diskusi internal Polri. Dia berujar, aturan mengenai jilbab ini amat perlu dikonsepkan dengan tepat. Sehingga nantinya aturan ini tidak menimbulkan polemik baru di kemudian hari.

Kepolisian Republik Indonesia juga berencana mengevaluasi penggunaan jilbab untuk Polwan seiring pro-kontra dari masyarakat. Hingga saat ini, Polri belum memiliki aturan khusus untuk seragam Polwan berjilbab, kecuali di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

“Masukan masyarakat itu jadi bahan evaluasi tentang ketentuan seragam Polri (Polwan). Katakanlah aspirasi penggunaan jilbab bagi Polwan walaupun sudah secara khusus diberlakukan di Polda Aceh. Namun, untuk daerah lain, sedang kita evaluasi,” terang Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal (Pol) Boy Rafli Amar di Mabes Polri, Jakarta Selatan, sebagaimana dimuat Kompas.com, Rabu (19/6).

Boy mengatakan, tidak menutup kemungkinan adanya perubahan aturan tersebut. Saat ini, menurutnya, hal ini sedang dibahas oleh tim khusus.

“Bisa saja dalam bentuk aturan-aturan baru yang mengakomodasi bagi mereka yang berkeinginan untuk gunakan jilbab dalam seragam Polri,” terangnya. [fms/dari berbagai sumber]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s