Syariat Islam Bukan “Barang Haram” di Indonesia

Beberapa bulan yang lalu, polemik ‘Perda Syari’ah’ kembali menyeruak. Pemicunya adalah himbauan dari Wali Kota Lhokseumawe, Suaidi Yahya bahwa perempuan dewasa yang dibonceng dengan sepeda motor oleh laki-laki muhrim, bukan muhrim, suami, maupun sesama perempuan, agar tidak duduk secara mengangkang (duek phang), kecuali dengan kondisi terpaksa (darurat). Himbauan ini resmi dan dinyatakan dengan surat edaran bernomor 002/2013.

Seperti sudah menjadi tradisi, saat muncul himbauan atau aturan yang mengatur norma masyarakat, apalagi dengan dibumbui oleh istilah Syari’ah, selalu muncul kelompok-kelompok yang menggempur habis-habisan peraturan tersebut. Tak jarang, wacana yang diangkat adalah syariat Islam–meskipun peraturan tersebut kadang tidak benar-benar berdasarkan pertimbangan  syariat Islam–versus nilai-nilai HAM dan Toleransi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seringkali kita saksikan bahwa yang diperbincangkan dan kadang diperolok-olok oleh pembicara yang melakukan penolakan bukanlah Perda yang sedang dibicarakan, tetapi syariat Islamnya. Mereka menilai bahwa syariat Islam tidaklah tepat untuk diterapkan di Indonesia.

Namun demikian, pada dasarnya penerapan Syariat Islam bukanlah hal yang haram di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apalagi jika kita melihat dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila dimana sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Kalau mau jujur, siapapun pasti akan sepakat bahwa satu-satunya agama yang diakui di Indonesia dan ber-Ketuhanan Yang Maha Esa hanyalah Islam. “Ketuhanan Yang Maha Esa” bisa saja ditafsirkan sebagai “Tauhid” sebagaimana yang dikehendaki Ki Bagus Hadikusumo ketika harus menandatangani pencoretan kalimat “dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi para pemeluknya” pada butir pertama Piagam Jakarta pada tanggal 18 Agustus 1945. Kalau ini tafsirannya, semestinya negara ini adalah negara “Islam”, karena tidak ada istilah “tauhid” kecuali dalam Islam.

Sekali lagi, jika kita semua mau jujur melihat sejarah, perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia hingga diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada dasarnya selalu diwarnai dengan cita-cita penerapan syariat Islam oleh para pendiri bangsa. Buktinya adalah dengan dipertahankannya Piagam Jakarta saat diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945.

Syariat Islam dan Optimisme Para Pendiri Bangsa

Ketika tanggal 22 Juni 1945 disepakati Piagam Jakarta, yang nantinya akan digunakan sebagai pembukaan UUD bagi negara Indonesia yang baru akan berdiri ini, muncul optimisme dari berbagai tokoh kunci pendiri bangsa ini. Sukarno dengan pasti akan meletakkannya sebagai Mukaddimah dalam UUD yang akan disusun berikutnya. Muhammad Yamin menyebutnya sebagai “Piagam Jakarta”, sementara tokoh Masyumi Sukiman Wirjosandjojo kesepakatan ini disebut sebagai Gentlemen’s Agreement.

Sekalipun kemudian rumusan ini menimbulkan ketidaksetujuan, terutama dari kalangan Kristen militan seperti dari Latuharhary, rumusan ini tetap dipertahankan sampai dalam sidang BPUPK periode kedua. Ini menunjukkan ada optimisme atas perumusan ini sebagai perumusan yang paling baik untuk masa depan Indonesia.

Dalam tanggapan resminya pada sidang BPUPK tanggal 11 Juli 1945, Mr. Johannes Latuharhary (1900-1959), anggota BPUPK yang mewakili Maluku dalam kapasitasnya sebagai tokoh pergerakan Ambon–berasal dari Sarekat Ambon, perkumpulan yang banyak diisi oleh aktivis-aktivis berhaluan Kristen–, menyampaikan kritik yang sangat tajam terhadap perumusan Piagam Jakarta, terutama poin tentang kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi para pemeluknya. Ia katakan:

Akibatnya akan sangat besar sekali, umpamanya terhadap pada agama lain. Maka dari itu, saya berharap supaya dalam hukum dasar, meskipun ini berlaku buat sementara waktu, dalam hal ini tidak boleh diadakan benih-benih atau kemungkinan yang dapat diartikan dalam rupa-rupa macam. Saya usulkan supaya dalam hukum dasar diadakan pasal 1 yang terang supaya tidak ada kemungkinan apapun yang dapat membawa perasaan tidak senang pada golongan yang bersangkutan. (Yudi Latif, Negara Paripurna; Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila, [Jakarta: Gramedia, 2011] hal. 26).

Latuharhary bahkan menganggap bahwa kalau tujuh kata Piagam Jakarta itu jadi diberlakukan akan membawa kekacauan pada hukum adat. “Jadi, kalimat semacam ini dapat membawa kekacauan yang bukan kecil terhadap adat-istiadat,” katanya (Adian Husaini, Pancasila bukan untuk Menindas Hak Konstitusional Umat Islam, [Jakarta: Gema Insani Press, 2009] hal. 40).

Kritik cukup tajam yang disampaikan Latuharhary spontan mendapat tanggapan dari anggota-anggota BPUPK yang lain, termasuk Sukarno. Haji Agus Salim membantah pernyataan bahwa Piagam Jakarta akan mengacaukan adat, padahal dia sendiri orang Minangkabau yang dikenal sangat teguh berpegang pada adat. Ia bahkan menegaskan:

Wajib bagi umat Islam menjalankan syariat, biarpun tidak ada Indonesia merdeka, biarpun tidak ada hukum dasar Indonesia, itu adalah satu hak umat Islam yang dipegangnya. Cuma kalau kita sesuaikan pikiran tentang itu, umat Islam menjalankan haknya dalam persetujuan pikiran dengan segala orang Indonesia. Dan kalau kita tidak membenarkan itu, umat Islam (tatap) akan merasa berkewajiban menjalankan itu.” (Adian Husaini, hal. 41)

Senada dengan Agus Salim, Sukarno juga menyampaikan pandangan yang sama dalam perspektif yang lebih strategis. Sukarno justru melihat jika hak umat Islam ini tidak diakomodasi, maka di masa yang akan datang justru umat Islam yang tidak akan menerima rumusan Pancasila yang tidak menjamin hak umat Islam untuk menjalankan syariat yang diyakini kebenarannya. Sukarno menegaskan:

Barangkali tidak perlu diulangi bahwa preambule adalah hasil jerih payah untuk menghilangkan perselisihan faham antara golongan-golongan yang dinamakan golongan-golongan kebangsaan dan golongan Islam. Jadi, manakala kalimat itu tidak dimasukkan, saya yakin bahwa pihak Islam tidak bisa menerima preambule ini; jadi perselisihan nanti terus. (Adian Husaini, hal. 41)

Penolakan terhadap pandangan Latuharhary terus disampaikan oleh anggota yang lain termasuk dari wakil NU, K.H. Wahid Hasjim yang meyakinkan bahwa seandainya umat Islam menjalankan syariatnya, sama sekali tidak akan mengurangi hak-hak golongan lain. Pandangan yang senada disampaikan juga disampaikan oleh tokoh Muhammadiyah Ki Bagus Hadikusumo, tokoh Nasionalis Muh. Yamin, dan tokoh Islam lain K.H. Ahmad Sanusi. Pandangan-pandangan mayoritas anggota BPUPK yang tetap menyetujui rumusan Piagam Jakarta akhirnya mengantarkan persetujuan mayoritas anggota BPUPK atas pembukaan UUD beserta batang tubuhnya pada akhir masa persidangan kedua tanggal 17 Juli 1945 yang berisi kalimat-kalimat penting berikut:

  1. Tujuh kata dalam pembukaan (Pancasila sila pertama):  “dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi para pemeluknya.”
  2. Klausul mengenai presiden pada batang tubuh UUD 1945 pasal 6 ayat 1 yang berisi: “Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam.”
  3. Klausul tentang dasar negara pada batang tubuh UUD 1945 pasal 29 ayat 1: “negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at islam bagi para pemeluknya.”

Kesepakatan ini sesungguhnya benar-benar merupakan suatu Gentlemen’s Agreement seperti yang diungkapkan Sukiman yang akan mewadahi semua kepentingan warga bangsa ini. Umat Islam yang memang sangat khas karena memiliki syari’at dapat terwadahi dengan rumusan di atas. Sementara, pemeluk agama lain dan kaum adat tetap akan terlindungi hak-hak masing-masing karena klausul syari’at itu hanya dibatasi pemberlakuannya bagi umat Islam. Akan tetapi, rumusan yang sudah diperbincangkan begitu lama dengan berbagai argumen yang sangat baik, tiba-tiba harus berubah dengan proses yang sangat prematur.

Pada perkembangan selanjutnya, dalam torehan sejarah yang terjadi pasca pemilu tahun 1955, terjadi tarik-menarik antara kelompok nasionalis dengan kelompok Islam. Tema perdebatan juga sama yakni pro dan kontra seputar keinginan menjadikan syari’at Islam diterapkan sebagai bagian dari hukum Indonesia. Tetapi karena beberapa kali deadlock, dan tidak jadinya rumusan negara membuat Sukarno mengambil alih konstituante sehingga lahir Dekrit Presiden, 5 Juli 1959. Meskipun perjuangan umat Islam itu terkesan kandas, tapi sesungguhnya dalam konsideran Dekrit Presiden, 5 Juli 1959 dinyatakan bahwa Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945.

Syariat sebagai Sumber Hukum

Berbicara soal Syari’at Islam, khususnya soal adaptasi hukum Islam dalam sejarah Indonesia, menarik untuk menyimak apa yang telah ditulis oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, SH, dalam artikel berjudul “Hukum Islam dan Pengaruhnya terhadap Hukum Nasional Indonesia.”

Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa jika kita melihat kepada perjalanan sejarah kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara di masa lampau, upaya untuk melaksanakan ajaran-ajaran Islam, termasuk hukum-hukumnya, nampak mendapat dukungan yang besar, bukan saja dari para ulama, tetapi juga dukungan penguasa politik, yakni raja-raja dan para sultan. Kita masih dapat menyaksikan jejak peninggalan kehidupan sosial keagamaan Islam dan pranata hukum Islam di masa lalu di Kesultanan Aceh, Deli, Palembang, Goa dan Tallo di Sulawesi Selatan, Kesultanan Buton, Bima, Banjar serta Ternate dan Tidore. Juga di Yogyakarta, Surakarta dan Kesultanan Banten dan Cirebon di Jawa. Semua kerajaan dan kesultanan ini telah memberikan tempat yang begitu penting bagi hukum Islam. Berbagai kitab hukum ditulis oleh para ulama. Kerajaan atau kesultanan juga telah menjadikan hukum Islam—setidak-tidaknya di bidang hukum keluarga dan hukum perdata—sebagai hukum positif yang berlaku di negerinya. Kerajaan juga membangun masjid besar di ibukota negara, sebagai simbol betapa pentingnya kehidupan keagamaan Islam di negara mereka.

Di pulau Jawa, masyarakat Jawa, Sunda dan Banten mengembangkan hukum Islam itu melalui pendidikan, sebagai mata pelajaran penting di pondok-pondok pesantren, demikian pula di tempat-tempat lain seperti di Madura. Di daerah-daerah di mana terdapat struktur kekuasaan, seperti di Kerajaan Mataram, yang kemudian pecah menjadi Surakarta dan Yogyakarta, masalah keagamaan telah masuk ke dalam struktur birokrasi negara. Penghulu Ageng di pusat kesultanan, menjalankan fungsi koordinasi kepada penghulu-penghulu di kabupaten sampai ke desa-desa dalam menyelenggarakan pelaksanaan ibadah, dan pelaksanaan hukum Islam di bidang keluarga dan perdata lainnya. Di Jawa, kita memang menyaksikan adanya benturan antara hukum Islam dengan hukum adat, terutama di bidang hukum kewarisan dan hukum tanah. Namun di bidang hukum perkawinan, kaidah-kaidah hukum Islam diterima dan dilaksanakan dalam praktik. Benturan antara hukum Islam dan hukum Adat juga terjadi di Minangkabau. Namun lama kelamaan benturan itu mencapai harmoni, walaupun di Minangkabau pernah terjadi peperangan antar kedua pendukung hukum itu.

Hukum Islam, tidak lagi dianggap sebagai hukum, terkecuali hukum Islam itu telah diterima oleh hukum Adat. Jadi yang berlaku sebenarnya adalah hukum Adat, bukan hukum Islam. Inilah teori resepsi yang disebut Professor Hazairin sebagai “teori iblis” itu. Belakangan teori ini menjadi bahan perdebatan sengit di kalangan ahli-ahli hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia sampai jauh di kemudian hari. Posisi hukum Islam yang keberlakuannya tergantung pada penerimaan hukum Adat itu tetap menjadi masalah kontroversial sampai kita merdeka. Karena merasa hukum Islam dipermainkan begitu rupa oleh Pemerintah Kolonial Belanda, maka tidak heran jika dalam sidang BPUPKI, tokoh-tokoh Islam menginginkan agar di negara Indonesia merdeka nanti, negara itu harus berdasar atas Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, seperti disepakati dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945, walau kalimat ini dihapus pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah kita merdeka. Rumusan penggantinya ialah “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagaimana dapat kita baca dalam Pembukaan UUD 1945 sekarang ini. Debat mengenai Piagam Jakarta terus berlanjut, baik dalam sidang Konstituante maupun sidang MPR di era Reformasi. Ini semua menunjukkan bahwa sebagai aspirasi politik, keinginan untuk mempertegas posisi hukum di dalam konstitusi itu tidak pernah padam, walau tidak pernah mencapai dukungan mayoritas.

Dari uraian di atas, terlihat dengan jelas bahwa syari’at Islam, adalah hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia … Di negara kita, bukan saja hukum Islam –dalam pengertian syariat– yang dijadikan sebagai sumber hukum, tetapi juga hukum adat, hukum eks kolonial Belanda yang sejalan dengan asas keadilan dan sudah diterima masyarakat, tetapi kita juga menjadikan berbagai konvensi internasional sebagai sumber dalam merumuskan kaidah hukum positif kita. Ketika hukum poistif itu telah disahkan, maka yang berlaku itu adalah hukum nasional kita, tanpa menyebut lagi sumber hukumnya. Ada beberapa pihak yang mengatakan kalau hukum Islam dijadikan sebagai bagian dari hukum nasional, dan syariat dijadikan sumber hukum dalam perumusan kaidah hukum positif, maka Indonesia, katanya akan menjadi negara Islam. Menyikapi pernyataan itu, Prof Yusril mengatakan, “selama ini hukum Belanda dijadikan sebagai hukum positif dan juga dijadikan sebagai sumber hukum, tetapi saya belum pernah mendengar orang mengatakan bahwa negara kita ini akan menjadi negara Belanda. UU Pokok Agraria, terang-terangan menyebutkan bahwa UU itu dirumuskan berdasarkan kaidah-kaidah hukum adat, tetapi sampai sekarang saya juga belum pernah mendengar orang mengatakan bahwa Indonesia sudah menjadi negara Adat.”

Lebih lanjut Prof Yusril mengatakan bahwa “di manapun di dunia ini, kecuali negaranya benar-benar sekular, pengaruh agama dalam merumuskan kaidah hukum nasional suatu negara, akan selalu terasa. Konstitusi India tegas-tegas menyatakan bahwa India adalah negara sekular, tetapi siapa yang mengatakan hukum Hindu tidak mempengaruhi hukum India modern. Ada beberapa studi yang menelaah pengaruh Buddhisme terhadap hukum nasional Thailand dan Myanmar. Hukum Perkawinan Filipina, juga melarang perceraian. Siapa yang mengatakan ini bukan pengaruh dari agama Katolik yang begitu besar pengaruhnya di negara itu. Sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa mengingat hukum Islam itu adalah hukum yang hidup dalam masyarakat Indonesia, maka negara tidak dapat merumuskan kaidah hukum positif yang nyata-nyata bertentangan dengan kesadaran hukum rakyatnya sendiri. Demokrasi harus mempertimbangkan hal ini. Jika sebaliknya, maka negara kita akan menjadi negara otoriter yang memaksakan kehendaknya sendiri kepada rakyatnya.”

Penutup

Pemberlakukan syari’at Islam yang telah dilakukan oleh beberapa daerah dengan semangat untuk menciptakan masyarakat yang aman dan tertib bukanlah sesuatu yang patut dipersoalkan. Selain tidak melanggar undang-undang, peraturan ini adalah implementasi dari niat baik pemerintah daerah untuk menjaga moralitas warganya dengan mengadopsi ajaran-ajaran ilahiah yang tentu sangat tinggi kedudukannya di mata orang-orang yang beriman. Jelaslah, bahwa syariat Islam bukanlah “barang haram” di Negara Kesatuan Republik Indonesia! Wallahu’alam bissawwab. [Referensi: Tiar Anwar Bahtiar, “Berebut Pancasila”; Yusril Ihza Mahendra, “Hukum Islam dan Pengaruhnya terhadap Hukum Nasional Indonesia”]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s