Pasca Ramadhan: Kembali Suci, Bersih dari Korupsi?

Ramadhan adalah bulan pelebur dosa sekaligus bulan tarbiyah untuk membentuk manusia yang bertaqwa. Sebab itu, usai Ramadhan sering terucap harapan semoga diri kembali menjadi suci di hari yang fitri. Layaknya bayi yang terlahir suci dari dosa-dosa duniawi. Tapi hingga Ramadhan berlalu, kita justru masih disuguhkan dengan berita tindak pidana korupsi yang disinyalir melibatkan banyak petinggi negeri.

***

Melihat kehidupan keagamaan dan fenomena kehidupan bernegara di Indonesia memang cukup memprihatinkan. Nilai-nilai agama terasa semakin jauh ditinggalkan oleh para elit politik, yang tersisa hanyalah jargon politik dan ritualitas pemanis citra belaka. Lihat saja, meskipun mayoritas beragama Islam, peringkat korupsi di Indonesia justru tergolong tinggi.

Ramadhan demi Ramadhan yang telah lewat seakan-akan tidak diserap sarinya untuk mencapai derajat taqwa.  Yang semakin terlihat jelas dari tahun ke tahun, korupsi justru merajalela.  Kasus-kasus korupsi yang menumpuk dan belum terselesaikan oleh KPK, terus bertambah dengan munculnya kasus-kasus korupsi baru.

Korupsi menjadi semacam penyakit akut yang sulit diobati karena telah menjalar ke seluruh lapisan. Hampir seluruh lembaga pemerintahan, baik eksekutif,  legislatif, maupun yudikatif tidak ada yang seratus persen bersih dari koruptor. Bahkan, sektor swasta yang selama ini dibangga-banggakan bebas dari perilaku korup, ternyata juga ambil bagian pada kisruhnya korupsi di sektor publik. Lihat saja kasus pencurian dana masyarakat di bank-bank swasta yang mencuat setelah terungkapnya aksi Melinda Dee. Selain itu, bukannya hiperbola bila mengatakan praktek kongkalikong antara swasta dan pemerintah sudah bukan rahasia lagi dalam pelaksanaan proyek-proyek tender pemerintah di beberapa sektor. Sedangkan pada lapisan paling bawah, pedagang-pedagang kecil yang memanfaatkan lahan-lahan liar mesti berkongkalingkong dengan oknum aparat setempat agar lancar kegiatan usahanya.

Istilah-istilah baru terkait korupsi pun bermunculan. Kita mengenal istilah ‘korupsi berjamaah’. Terdengar memilukan karena penggunaan istilah jamaah di Indonesia lebih banyak mengarah pada tindakan-tindakan positif secara bersama-sama, misalnya sholat. Tapi begitulah adanya, korupsi dilakukan secara berjamaah, bersama-sama oleh hampir semua anggota DPRD di satu kota tertentu di Jawa Barat pada periode yang lalu.

Selain itu, kita juga mengenal istilah makelar kasus atau markus di Mabes Polri yang melibatkan sejumlah jenderal. Ada pula markus di Kehakiman dan Kejagung yang mengadakan persekongkolan jahat lewat mafia peradilan. Institusi super power pun tak lepas dari tangan kotor koruptor. KPK dan Satgas Mafia Hukum sempat terserempet isu ini.

Tak heranlah jika PERC (“Political & Economic Risk Consultancy”)  yang berbasis di Hong Kong melaporkan Indonesia paling korup dengan indeks korupsi di Indonesia tahun ini meningkat hingga mencapai angka 9.07 dari angka maksimal 10. Sesuatu yang sangat bertolak belakang jika dilihat dari pesan nilai agama yang dipeluk mayoritas penduduknya. Hal ini semakin menunjukkan bahwa target dari ibadah puasa Ramadhan belumlah tercapai.  Sebab, kalaulah mayoritas pejabat yang notabene muslim telah sampai pada derajat taqwa, tentu tindak korupsi tidak akan membudaya seperti saat ini.

Penanganan Kasus-kasus Korupsi

Seperti banyak dilaporkan media, Ketua KPK Busyro Muqodas menyatakan bahwa Indonesia masih menduduki peringkat ke empat negara terkorup di kawasan Asia. KPK mengungkapkan terdapat 158 pejabat yang diduga terkait dengan korupsi hingga saat ini dan masih menunggu izin dari Presiden untuk diperiksa. “Mereka terdiri dari 150 pejabat daerah dan delapan gubernur yang tersangkut berbagai masalah, kini menunggu izin dari Presiden untuk diperiksa KPK,” ungkap Busyro.

Penanganan kasus korupsi memang berbeda dengan penanganan kasus pencurian biasa. Untuk memeriksa seseorang yang diduga melakukan korupsi diperlukan izin dari Presiden karena melibatkan unsur pejabat pemerintahan mulai dari tingkat pusat hingga daerah, di samping ada pula hakim, anggota DPR dan DPRD, pejabat eselon I, II, dan III yang terlibat.

Penanganan kasus-kasus korupsi juga tidak serta merta dapat dituntaskan dengan menyeret semua koruptor ke meja hijau. Salah satu contoh sulitnya penanganan kasus-kasus korupsi dapat dilihat pada penanganan kasus mafia pajak, dengan tokoh sentral Gayus Tambunan, yang terhenti hanya pada penangkapan pelaku di level bawah. Sementara pelaku di level atas tidak pernah tersentuh sama sekali hingga saat ini.

Kasus terbaru yang kini menyedot perhatian banyak pihak adalah kasus korupsi Wisma Atlet, Palembang yang dilakukan oleh anggota DPR RI sekaligus Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin. Publik disuguhkan dengan ‘nyanyian’ Nazaruddin yang mengungkapkan betapa bobroknya politisi di DPR dan partai politik.

Dalam diskusi “Krisis Penegakkan Hukum di Indonesia, Akar Masalah dan Pemecahannya” yang diselenggarakan oleh Tim Kerja Advokat (Tekad) di Warung Daun, Cikini, Jakarta, pada Kamis (11/8) yang lalu Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang mengatakan, “Betapa permainan anggaran itu sesungguhnya ada di DPR juga. Kalau Nazaruddin pernah membagikannya ke DPR, maka diprediksi akan ada bedol desa dari Senayan ke Cipinang (Lembaga Pemasyarakatan-red).” Kasus Nazaruddin, kata Sebastian, telah menyadarkan kita semua bahwa permainan partai politik tertentu untuk mendapatkan uang kas partai sangat jelas digambarkan.

Hingga saat ini publik masih dibuat menunggu mengenai penyelesaian kasus Nazaruddin, apakah hanya akan berakhir sama seperti kasus-kasus sebelumnya, mandeg pada Nazaruddin seorang, atau lebih baik lagi dengan menyeret jejaring koruptor Nazaruddin Cs. Kita masih perlu menunggu jawaban akhirnya.

Dampak Korupsi

Tindak korupsi yang dilakukan oleh Gayus Tambunan tentu bukan hanya merugikan lembaga Negara tetapi juga merugikan jutaan rakyat Indonesia. Begitu pula dengan tindak korupsi yang dilakukan Nazaruddin. Tindak korupsi dimanapun dan dengan cara apapun selalu membawa dampak yang sangat merugikan karena bukan hanya merampas hak atau menghancurkan satu orang, melainkan berjuta-juta orang.

Alur logikanya, anggaran Negara yang semestinya dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menyejahterakan rakyat justru beralih kepada beberapa gelintir orang atau kelompok untuk menguntungkan kepentingannya sendiri. Kerugian yang dialami Negara harus dilihat sebagai kerugian berjuta rakyat yang semestinya mendapatkan hak atas anggaran yang telah dikeluarkan oleh Negara lewat program pembangunan dan pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan data KPK, potensi kerugian Negara dari kasus korupsi Tahun 2000 sampai dengan Semester 1 Tahun 2010 mendekati angka 50 trilyun. Rinciannya sebagai berikut:

Angka 50 trilyun bukanlah angka yang sedikit. Angka 50 trilyun tentunya dapat menyelesaikan beberapa permasalahan yang masih membelit negeri ini. 70 juta penduduk Indonesia yang setiap malamnya masih dirundung kegelapan, tanpa listrik, tentunya dapat menikmati terang apabila dana yang dikorupsi itu digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana / infrastruktur kelistrikan.

Sedangkan jika digunakan untuk pengembangan dan perbaikan strategi penyediaan bahan pangan dan lapangan kerja untuk rakyat, tentunya dua pertiga (2/3) penduduk Indonesia yang masih mengkonsumsi makanan kurang dari 2.100 kalori per hari, atau dengan kalimat yang agak menyedihkan ‘hidup di bawah standar garis kemiskinan’, tentu dapat mengkonsumsi makanan-makanan yang lebih sehat dan bergizi dari apa yang mereka konsumsi saat ini. Dan 50 juta penduduk miskin di perkotaan yang hingga saat ini belum memiliki akses terhadap air bersih tentunya dapat menikmati air bersih secara gratis apabila alokasi dana yang dikorupsi itu dimanfaatkan untuk penyediaan sarana-sarana air bersih. Belum lagi permasalahan pendidikan dan kesehatan anak-anak bangsa, jika benar pengelolaannya tentunya bangsa ini akan melesat maju ke depan.

Dengan demikian, nyatalah bahwa korupsi merupakan penghambat utama dalam pemberantasan kemiskinan di Indonesia. Karenanya, tindak korupsi sangat mendesak untuk segera diatasi apabila Indonesia tidak ingin lenyap terkubur oleh perilaku korup bangsanya sendiri.

Untuk memberantas dan mencegah tindak korupsi, sudah banyak teori dan instrumen hukum yang disediakan. Pemerintah bahkan telah membentuk badan khusus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bertugas memeriksa, menyidik dan menyidangkan pelaku tindak pidana korupsi. Meskipun keberadaan KPK sudah banyak mengungkap berbagai modus operandi tindak pidana korupsi, namun belum sepenuhnya mampu menciptakan budaya anti-korupsi.

Perlunya Peran Lembaga Agama

Dalam Rapat Kerja Nasional Majelis Tabligh PP Muhammadiyah di Yogyakarta pada 16 Juli 2011, Ketua KPK Busyro Muqodas memaparkan tiga faktor yang menjadi penyebab maraknya tindak pidana korupsi, yaitu demoralisasi pada struktur sosial kemasyarakatan hingga pada level keluarga; demoralisasi pada struktur, sistem dan proses-proses politik yang berarti mengarah pada partai politik dan birokrasi Negara; serta pragmatisme masyarakat secara luas.

Busyro, dalam pemaparannya, menyatakan perlunya keterlibatan Ormas Agama dalam mencegah terjadinya tindak korupsi dengan menyentuh penanganan pada faktor-faktor penyebabnya. Perlu adanya keterlibatan muballigh dalam penanggulangan korupsi saat ini.

Sayangnya, respon Ormas Agama dalam penyelesaian problematika bangsa masih dipertanyakan kehadirannya, termasuk dalam perlawanan terhadap korupsi. LSM masih menjadi lembaga masyarakat terdepan yang merespon persoalan bangsa di berbagai bidang.

Busyro Muqodas menyebut krisis tradisi advokasi dari ormas agama dan lembaga pendidikan ini sebagai problem budaya dalam pemberantasan korupsi, di samping problem-problem budaya lainnya yaitu kevakuman dan krisis ideologi partai politik; trend politik oligarki dan dinasti; menguatnya permisivisme massif terhadap tindak korupsi; serta hilangnya elanfital Ormas-ormas Agama.

Memberantas korupsi pada kenyataannya memang bukanlah pekerjaan yang mudah. Aktivitas ini akan menggerakkan segenap aspek kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan, juga membutuhkan dukungan dari segenap aparat pemerintahan, masyarakat, termasuk Ormas Agama. Ormas Agama sangat dibutuhkan untuk membimbing umat memahami dan mengamalkan esensi dan nilai-nilai ibadah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga korupsi sebagai kekejian dan kemungkaran tidak lagi membudaya.

Kalaulah kekejian dan kemungkaran itu masih terbentang massif di hadapan kita, perlulah kita bertanya apakah ibadah kita sudah benar? Jika merasa sudah benar, dapatkah kita menjaga lingkungan kita bersih dari korupsi yang bertentangan dengan esensi ibadah puasa pasca Ramadhan tahun ini? [ ]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s