Ramadhan dan Seputar Kenaikan Harga

Harga-harga kebutuhan pokok tiba-tiba saja naik dengan cepat di waktu Ramadhan. Bahkan, beberapa waktu sebelum Ramadhan harga-harga juga sudah merangkak naik, misalnya cabai dan telur. Banyak alasan yang dapat dikemukakan untuk menjelaskan hal ini. Tapi, salah satu alasan yang mudah dipahami yaitu permintaan masyarakat terhadap kebutuhan pokok yang meningkat pesat sementara stok bahan kebutuhan pokok terbatas.
Dalam hukum ekonomi dikatakan bahwa ketika permintaan terhadap barang yang terbatas itu meningkat maka harga-harga barang itu juga ikut meningkat atau naik. Ini menjadi hukum ekonomi yang nampaknya abadi. Teori ini juga dikemukakan oleh Menteri Dalam Negeri, Mari Elka Pangestu menanggapi kenaikan kebutuhan pokok yang selalu berulang setiap tahun menjelang Ramadhan. Pemerintah hanya bisa menasihati agar rakyat dapat membatasi konsumsinya atau berhemat.
***
Menjadi menarik memang. Pada bulan Ramadhan, di saat umat Islam seharusnya menahan diri dan membatasi jumlah konsumsinya di siang hari, justru konsumsinya meningkat. Tentu muncul banyak pertanyaan di benak kita. Salah satunya, mengapa pada Ramadhan konsumsi justru naik? Padahal, pada siang selama bulan itu, umat Islam harus menahan diri dari (di antaranya) makan dan minum. Artinya, frekuensi dan jumlah makanan yang dikonsumsi semestinya berkurang. Tetapi, dalam kenyataan terjadi sebaliknya. Konsumsi justru meningkat. Peningkatan konsumsi lebih banyak menjelang dan beberapa hari sesudah Idul Fitri, hari raya untuk merayakan kemenangan menahan diri selama Ramadhan.
Didik J. Rachbini, guru besar ilmu ekonomi dan pengajar pada Universitas Mercu Buana dan pascasarjana UI, menjelaskan dengan menarik mengenai hal ini. Dalam tulisannya, “Paradoks Ramadhan, Antara Praktik Fikih dan Ekonomi”, yang dimuat di Jawa Pos (23/8) ia mengemukakan bahwa konsumsi naik karena pada hakikatnya secara sosial dan ekonomi Ramadhan merupakan perayaan keagamaan yang berulang. Satu di antara 12 bulan yang selalu dinantikan umat Islam.
Beberapa hal yang sangat dinantikan itu adalah menikmati saat berbuka, masa bersahur, dengan berkumpul bersama seperti layaknya pesta. Untuk hal ini, Prof. Yunahar Ilyas dalam khutbah Jum’at menjelang Ramadhan di Masjid At-Taqwa Kantor PP Muhammadiyah Jakarta, mengungkapkan bahwa bulan Ramadhan ini sangat dinantikan salah satunya karena pada bulan ini dapat dikatakan sebagai bulan perbaikan gizi bagi beberapa kelompok masyarakat. Biasanya banyak acara, seminar dan pengajian dilaksanakan dengan disertai buka puasa bersama dengan menu yang mewah. Bagi mahasiswa rantau yang menu sehari-harinya sederhana, sudah tentu sangat menikmati undangan-undangan berbuka dengan menu yang mewah itu.
Lebih lanjut, Didik J. Rachbini mengungkapkan bahwa di kota dan desa, berbuka bersama maupun sahur bersama merupakan kebanggaan kolektif yang bersifat kebersamaan sosial. Kebersamaan sosial itu adalah kebutuhan sosial. Bahkan, bersifat mutlak bagi yang berstatus sosial tinggi di tingkat masing-masing. Itu merupakan tradisi lama, melembaga, dan sudah berjalan sekian generasi sehingga tidak mungkin diubah dalam sekejap.
Didik menjelaskan bahwa memang dari sisi keagamaan, puasa merupakan praktik menahan diri. Siang umat Islam sama sekali tidak boleh makan dan minum. Tetapi, dari sisi sosial, kegiatan malam sejak berbuka sampai sahur justru lebih hidup dengan tradisi kolektif berbuka bersama maupun sahur bersama (setidaknya di dalam keluarga). Dimensi sosial puasa itulah yang mendongkrak konsumsi dan merupakan suatu lembaga kebersamaan sosial.
Sementara itu, dari sisi ekonomi, puasa Ramadhan dengan dimensi sosial seperti itu mendorong aktivitas konsumsi kolektif. Maka tidak aneh, konsumsi naik dan harga barang-barang pokok merangkak lebih tinggi. Itulah yang dikatakan Didik sebagai paradoks puasa Ramadhan.
“Pada sisi fikih, agama menganjurkan umat menahan diri dari hawa nafsu, termasuk nafsu makan dan minum sejak terbit sampai terbenam matahari. Tetapi, aktivitas pada malam lebih semarak sehingga justru tingkat konsumsi masyarakat lebih banyak jika dibandingkan dengan masa normal,” ungkap Didik.
“Paradoks Ramadhan adalah kontras antara praktik fikih dan praktik ekonomi. Praktik fikih adalah menahan makan dan minum pada siang, tetapi praktik konsumsi ekonomi berjalan khusus dan semarak pada malam. Jadi, tidak aneh ritual Ramadan bersanding erat dengan ritual kenaikan harga bahan pokok,” jelas Didik.
Meskipun demikian, terlepas dari itu tentu hal ini perlu juga disikapi oleh pemerintah. Jangan sampai kejadian yang berulang setiap tahun tidak ada pencegahan awal yang sigap dari pemerintah. Sehingga dapat merugikan rakyat dengan kenaikan harga yang kadang tak terkontrol. Seperti pada Ramadhan menjelang Idul Fitri dan beberapa hari setelahnya. Semestinya perilaku itu direspons dengan kebijakan yang menyeimbangkannya sehingga harga barang-barang tidak melesat naik.
Tetapi, menurut Didik, pemerintah memang lambat. Operasi pasar dilakukan tidak jauh-jauh hari sebelum Ramadan, namun ketika harga-harga sudah merangkak naik. Operasi pasar tersebut hanya sekelumit jika dibandingkan dengan perubahan konsumsi dalam skala yang meluas di seluruh lapisan masyarakat.
“Semestinya tambahan pasokan bisa dijalankan jauh sebelum perilaku konsumsi berubah pada masa Ramadhan. Memang, dengan sistem pasar bebas dan liberal seperti ini, pemerintah tidak memiliki instrumen operasi pasar untuk bahan pokok sebagaimana layaknya operasi pasar uang di bawah Bank Indonesia,” jelas Didik.
Lantas, “apa potensi, sistem, cara, atau sumber daya pemerintah untuk melakukan operasi pasar seperti pada masa Ramadhan?”
“Jawabnya jelas tidak ada karena semua mekanisme harga diserahkan kepada pasar bebas. Jadi, jika cabai, gula, dan bahan pokok lain meningkat, masyarakat hanya diminta menahan diri tidak atau mengurangi konsumsinya,” jawab Didik.
“Harga naik pada masa Ramadan dengan tingkat konsumsi yang meningkat juga dianggap wajar. Yakni, sebagai perilaku pasar akibat permintaaan yang meningkat daripada pasokannya. Peran negara hanya sebagai ”watchdog”,” lanjut Didik.
Apakah pemerintah tidak mempunyai kekuatan sama sekali untuk mengendalikan harga? Dalam hal ini, Didik mengungkapkan dalam tulisannya itu bahwa jika hendak membuat kebijakan, setidaknya pasokan bisa dimulai dari bahan pokok yang dikuasai pemerintah, seperti beras yang dikendalikan Bulog. Usaha kebijakan bisa diperluas untuk memasok bahan pokok lain seperti gula karena pemerintah masih memiliki BUMN yang menguasai perkebunan tebu dan pabrik gula. Selanjutnya, pasokan minyak goreng bisa dijalankan, bekerja sama dengan perkebunan dan produsen minyak goreng yang tidak banyak jumlahnya.
Jadi, menurut Didik pemerintah memiliki otoritas dan kekuasaan untuk menjalankan kebijakan ekonomi pada masa kritis karena tekanan inflasi seperti saat Ramadhan dan setelahnya ini. Pada masa normal, pasokan dan konsumsi barang diserahkan kepada mekanisme pasar yang alamiah. Tetapi, itu tidak dijalankan secara sistematis sehingga harga meroket cepat tanpa ada usaha kebijakan yang cukup dari pemerintah.
Karena itu, Didik menyarankan sebaiknya pemerintah membentuk sistem kelembagaan untuk mengendalikan inflasi. Ada sumber daya birokrasi yang menanganinya, termasuk anggaran khusus yang disediakan untuk itu. Ada sistem pengawasan harga yang dijalankan dengan sigap. Tidak hanya pada saat Ramadhan, tetapi pada saat pasar distortif. Selama ini, sistem itu tidak ada sehingga harga hanya diserahkan kepada pasar bebas, meski distortif seperti saat ini.
Lebih lanjut, sistem untuk mengendalikan inflasi baru dijalankan Bank Indonesia yang membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Tim tersebut sebenarnya hanya pelengkap dari sistem kelembagaan BI, selain operasi pasar uang dan pengendalian inflasi sisi moneter. Bukan sektor riil. Pengendalian inflasi dari sektor riil seperti ketersediaan bahan pokok, kelancaran transportasi, dan aspek lain terkait dengan pengendalian inflasi.
“Sistem kelembagaan untuk mengendalikan inflasi dari sektor riil seperti itu mutlak harus dikembangkan di bawah pemerintah pusat dan daerah. Kita tidak bisa sepenuhnya menyerahkan kepada pasar dalam keadaan khusus ataupun kondisi tidak normal,” jelas Didik.
“Pemerintah tidak bisa lepas dalam interaksinya yang kualitatif dengan dinamika pasar. Pemerintah harus hadir ketika pasar distortif atau saat inflasi naik yang mencekik golongan bawah,” tegas Didik.
Jadi, Didik mengatakan bahwa paradoks Ramadhan tidak sepenuhnya kesalahan masyarakat yang bersukacita menunggu dan menyambut Ramadan, termasuk hari kemenangan Idul Fitri.
“Justru pemerintah yang mesti memahami perilaku konsumsi masyarakat pada waktu khusus seperti ini. Ketika konsumsi cenderung naik, kecepatan dan ketepatan distribusi barang harus diperbaiki. Pasokan tambahan diperlukan dengan peran negara yang terukur dan kualiatatif,” jelasnya mengakhiri tulisannya itu. (fms)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s