Yusril Ihza Mahendra: Hendarman Jaksa Agung Ilegal!

Pada beberapa pekan terakhir, selain pemberitaan mengenai video porno Nazriel Ilham alias Ariel dengan beberapa artis papan atas Indonesia dan kasus-kasus meledaknya tabung gas melon (gas elpiji 3 kg), perkara Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) yang menyeret nama Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra juga masih mewarnai pemberitaan media massa nasional.
Di tengah pemberitaan yang menyudutkannya itu, pada beberapa media Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra menyatakan akan terus melawan karena dirinya merasa dizalimi dengan diperkarakannya Sisminbakum.
Salah satu bentuk perlawanan yang dilakukannya adalah dengan menggugat legalitas jabatan Jaksa Agung. Berikut adalah pandangan Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra dalam gugatannya terhadap Jaksa Agung yang disampaikan secara tertulis kepada peserta Mukernas I Partai Bulan Bintang (PBB) tanggal 17-19 Juli 2010 di Depok.
Pasal 19 UU No 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa Jaksa Agung adalah pejabat negara. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Sementara Pasal 22 UU ini menyatakan bahwa Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena: a. meninggal dunia, b. permintaan sendiri, c. sakit jasmani atau rohani terus menerus, dan d. berakhir masa jabatannya, dan e. Tidak memenuhi syarat lagi sebagai jaksa agung sebagaimana diatur dalam Pasal 21.
Hendarman Supanji dilantik menjadi jaksa agung menggantikan Abdurrahman Saleh. Dia diangkat dan dilantik Presiden berdasarkan Kepres Nomor 31/P Tahun 2007 tanggal 7 Mei 2007. Dalam konsideran menimbang huruf b Keppres ini dikatakan ”bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan Presiden ini, dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Menteri Negara dan Jaksa Agung Kabinet Indonesia Bersatu”. Dalam diktum Kedua Keppres ini dinyatakan ”mengangkat sebagai Ivlenteri Negara dan Jaksa Agung Kabinet Indonesia Bersatu” pada angka 7 ”Sdr. Hendarman Supanji, SH, CN sebagai Jaksa Agung dengan kedudukan setingkat Menteri Negara”.
Kepres 31/P Tahun 2007 pada intinya, sebagaimana disebutkan dalarn konsideran huruf a adalah perubahan susunan personil anggota kabinet sebagaimana diatur di dalam Keppres Nomor 187 tentang pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu. Kabinet Indonesia Bersatu adalah kabinet yang dibentuk oleh Presiden SBY tanggal 20 Oktober 2004. Usia kabinet ini, sesuai dengan masa jabatan Presiden sebagaimana diatur oleh UUD 1945. Dengan demikian, seluruh anggota kabinet Indonesia Bersatu akan mengakhiri jabatannya serentak dengan berakhirnya masa jabatan Presiden pada tanggal 20 Oktober 2009.
Ketika Presiden SBY berakhir masa jabatannya, seluruh anggota kabinet diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, kecuali Jaksa Agung Hendarman Supandji. Hendarman terus menjadi jaksa agung hingga sekarang, tanpa pernah dilantik, padahal dia sebelumnya dilantik sebagai ”Jaksa Agung Kabinet Indonesia Bersatu” yang telah secara otomatis berakhir masa jabatannya dengan berakhirnya masa jabatan Presiden tanggal 20 Oktober 2009.
Presiden SBY yang tidak memberhentikan Hendarman sebagai ”Jaksa Agung Kabinet Indonesia Bersatu” yang juga anggota kabinet ketika masa jabatannya berakhir, adalah melanggar ketentuan Pasal 22 UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Hendarman yang hingga kini menjadi Jaksa Agung tanpa pernah diangkat dengan Keputusan Presiden dan dilantik pada jabatan itu, sesungguhnya adalah jaksa agung yang tidak sah atau dengan kata lain jaksa agung illegal. Oleh karena jaksa agung ini tidak sah, maka secara hukum segala tindakan yang dilakukannya dengan mengatasnamakan dirinya sebagai jaksa agung secara hukum adalah tidak sah juga. Begitu juga semua bawahannya, baik pada jajaran eselon I dan eselon II yang diusulkan atau diangkat langsung oleh Jaksa Agung yang tidak sah, menurut hukum juga adalah tidak sah. Oleh karena semua tindakan mereka tidak sah, maka segala tindakan jabatan yang mereka lakukan, tidaklah membawa akibat hukum apapun untuk ditaati oleh rakyat Indonesia. Bahkan rakyat berhak meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menangkap Hendarman Supandji dan seluruh bawahan yang diusulkannya untuk diangkat oleh Presiden atau diangkatnya sendiri sebagaimana layaknya kewenangan seorang jaksa agung yang sah, karena selama ini mereka secara tidak sah dan melawan hukum melakukan berbagai tindakan jabatan yang sesungguhnya tidak sah dan illegal.
Mengenai pandangan tersebut, tentu akan menjadi masalah besar apabila gugatan Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra itu diterima. Karena sudah banyak sekali perkara hukum yang diputuskan sejak dinyatakan pejabat Kabinet Indonesia Bersatu diberhentikan setelah berakhirnya dan dilantiknya kembali pemerintahan yang sekarang. Tentunya ini dapat menjadi perhatian bersama ”Alangkah Lucunya Negeri Ini”.
Perkara Sisminbakum sebenarnya juga sempat dibicarakan beberapa tahun lalu. Dalam web-blog pribadinya, yaitu yusril.ihzamahendra.com, pada tanggal 16 November 2008 Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra juga sempat menjelaskan mengenai kebijakan yang kini menyeretnya kembali pada dugaan korupsi. Pembaca dapat melihatnya di alamat yusril.ihzamahendra.com.
Saya dan sebagian besar dari anda yang awam dengan tata negara dan hukum di republik ini sudah pasti bingung dan bisa jadi berpikir, apa iya pejabat yang sekarang mau menerima gugatan itu? Pastinya konsekuensi logis kalau gugatan itu diterima para tahanan yang kasusnya diputuskan pada masa ‘jabatan ilegal’ itu juga berhak menggugat seperti Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra dan dibebaskan dulu dari keputusan ilegalnya. Entah salah atau benarnya harus dibuktikan lagi dengan kepengurusan pejabat yang baru lewat proses yang sah. Bukankah begitu? Entahlah…

4 Comments Add yours

  1. liza says:

    Saya kira mungkin benar dasar hukum tata negara yg Pak Yusril kemukakan. Krn pelaksanaan HTN di suatu negara tidaklah akan selalu sempurna, dan pasti ada saja kekurangan dalam prosedur yg belum dilengkapi. Jadi jika hanya kekurangan kelengkapan proses pengangkatan dan pelantikan jaksa Agung, tentunya Presiden dapat melengkapinya dengan mengeluarkan Keppres. Dan kalau dengan Keppres ini menurut Pak Yusril berarti semua proses oleh Kejagung dan bawahannya sebelum Keppres baru ini dianggap tidak sah, ya tinggal diulangi saja proses hukum / pemeriksaan yang baru. Artinya Pak Yusril tetap saja diperiksa sebagai tersangka korupsi kembali. Jadi semua upaya Pa Yusri adalah hanya membuang2 waktu saja. Lebih baik Pa Yusril membuktikan tuduhan korupsi terhadapnya berdasarkan teri2 hukum yang diketahuinya. Daripada hanya berputar2 membahas prosedural yang belum lengkap saja, toh akhirnya Pak Yusril tetap akan kembali sebagai tersangka korupsi.

  2. doohunt says:

    @Liza :
    Napsu amat supaya yusril di periksa dan di tahan…. :))

  3. liza says:

    @doohunt: kamu kagak nyambung. justru aku mendorong pa yusril spy membuktikan dirinya tidak terlibat korupsi. dan bukan berputar2 yg ngak jelas. tulalit ah..

    1. sacafirmansyah says:

      awalnya saya juga berpikir seperti doohunt.. tulalit ya?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s