Kerusuhan di Koja, Tanjung Priok Jilid 2

Rabu, 14 April 2010 adalah hari yang sangat kelam bagi mereka yang ’hadir’ di wilayah Koja, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pada hari itu, terjadi bentrokkan antara ribuan massa dengan aparat dari kepolisian dan Satpol PP. Bentrok dimanapun pasti menyisakan korban. Baik bagi korban yang berasal dari pihak warga, maupun dari aparat sendiri. Pasca peristiwa itu, Polda Metro Jaya menerangkan 134 orang terluka. Mereka terdiri dari 10 anggota kepolisian. Dua di antaranya luka parah. 69 Polisi Pamong Praja dan 55 warga. 3 orang Polisi Pamong Praja juga dikabarkan telah meninggal dunia.

Kerusuhan yang terjadi di Priok bermula dari niat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta Utara menggusur kawasan makam Mbah Priok yang ada di dalam area Terminal Peti Kemas Tanjung Priok. Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 5 Juni 2002 telah memutuskan bahwa tanah tersebut secara sah adalah milik PT Pelindo II. Pemerintah Kota Jakarta Utara menyatakan pihaknya telah mengirimkan  surat pemberitahuan sebanyak dua kali agar warga membongkar sendiri lahan mereka. Namun, pengelola Makam Mbah Priok menolak rencana Pemprov dan bersikukuh tetap bertahan.

Menurut penjelasan pemerintah, makam Mbah Priok sendiri tidak akan digusur. Justru akan direnovasi dan dibuat monumen. Namun, berita yang sampai kepada masyarakat umum pada saat itu adalah adanya upaya dari pemerintah untuk menghancurkan makam dan masjid di dalam kawasan itu. Karena berita itu, warga di sekitar wilayah itu marah. Beberapa ormas Islam juga turut serta mempertahankan. Seorang anggota masyarakat yang ikut dalam aksi itu berteriak, ”menang atau syahid!”.

Isu agama merupakan isu yang sangat sensitif dan dapat dengan mudah membakar amarah. Sayangnya, aparat seakan tidak belajar dari peristiwa Tanjung Priok pada 1984 silam. Di mana sekelompok umat Islam pada saat itu juga sempat tersulut amarahnya ketika ada penghinaan terhadap mushalla oleh oknum ABRI. Tapi, berbeda dengan saat itu. Kali ini warga bukan menghadapi peluru tajam militer melainkan pentungan dan batu sesama sipil (Satpol PP). Alhasil, bentrokkan lebih berimbang. Bahkan, korban tewas justru berasal dari aparat. Karena selain batu, massa ternyata juga menggunakan molotov dan senjata tajam.

Diberi hak-hak atau tidak diberi hak-hak; diberi pegangan atau tidak diberi pegangan; diberi penguat atau tidak diberi penguat, – tiap-tiap makhluk, tiap-tiap umat, tiap-tiap bangsa tidak boleh tidak, pasti akhirnya berbangkit. Pasti akhirnya bangun, pasti akhirnya menggerakkan tenaganya, kalau ia sudah terlalu sekali merasakan celakanya diri teraniaya oleh suatu daya angkara murka! Jangan lagi manusia, jangan lagi bangsa, walaupun cacingpun tentu bergerak berkeluget-keluget kalau merasakan sakit! (Sukarno, dalam “Indonesia Menggugat” hlm. 68)

Nurkholis, wakil ketua Komnas HAM, menyatakan bahwa campur tangan Satpol PP dalam pengambilalihan tanah di Priok pada 14 April, seharusnya tidak terjadi. Ia menduga adanya kelalaian pihak Polda Metro Jaya, dengan tidak memimpin proses penggusuran yang berujung kerusuhan berdarah itu.

“Kasus Koja, seharusnya statusnya adalah merah, itu kewenangan Polda. Sementara, saat kejadian statusnya adalah kuning (Kewenangan Polres, red),” kata Nurkholis. Dengan status merah, kepolisian seharusnya bisa langsung turun tangan menangani pengambilalihan tanah. Namun, fakta di lapangan, mayoritas personel yang hadir adalah dari Satpol PP. Posisi tersebut tidak ideal, karena bukan merupakan ranah dari Satpol PP. “Terlalu berat fungsinya jika dieksekusi oleh Satpol PP,” kata dia.

Nurkholis, juga menyatakan eksekusi tanah di sekitar makam Mbah Priok seharusnya bisa dihindari. Sebab, jauh hari sebelum hari H, Komnas HAM sudah mendapatkan SK Gubernur DKI Jakarta atas proses eksekusi itu. Menilai potensi kekerasan HAM di dalamnya, Komnas HAM telah menyurati Pemprov DKI dan Walikota Jakarta Utara untuk menunda eksekusi itu. “Suratnya tertanggal 9 April, sudah kami sampaikan rekomendasi (penundaan),” jelasnya.

Penyelewengan terus-menerus menyebabkan dekadensi. Kadang-kadang, dekadensi yang berpuluh-puluh tahun lamanya, menyebabkan mengamuknya suatu revolusi baru. (Sukarno, dalam “Manipol” hlm. 53)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s