Angkut-Buang-Angkut-Buang: Pengelolaan Sampah Masih Jalan di Tempat

Angin semilir bersama bau busuk menerpa tubuh seorang pemuda di persimpangan Mampang Prapatan, Jakarta. Waktu menunjukkan pukul sepuluh malam. Sambil duduk bersama orang di dekatnya, pemuda itu mengalihkan perhatian menuju truk sampah. Sumber dari bau busuk yang dihirupnya berasal.
Ia tertarik dengan suasana di sekitar truk besar yang sedang memindahkan sampah dari beberapa gerobak kecil berwarna oranye. Beberapa orang yang sudah tampak tua bergantian menumpahkan sampah dari gerobaknya. Pemulung yang ada di sekitar truk mengaisnya, memilah dan mengumpulkan beberapa jenis sampah ke dalam karung berwarna putih kumal di punggungnya. Sementara petugas kebersihan terus mengangkut sampah ke dalam truk.
Apa yang diamati pemuda itu adalah sekelumit dari pengelolaan sampah di ibukota Jakarta. Selama ini, pengelolaan sampah di Jakarta dan tempat-tempat lainnya di Indonesia memang masih dilakukan dengan cara yang dapat dikatakan sederhana: angkut-buang-angkut-buang. Pertama-tama sampah diangkut dari sumber-sumber penghasil sampah, lalu dibuang di tempat pembuangan sementara (TPS). Dari TPS sampah diangkut lagi dengan truk-truk sampah untuk dibuang lagi ke tempat pembuangan akhir (TPA).
***
Gambar perjalanan setumpuk sampah di DKI Jakarta menuju TPA Bantargebang
(Berdasarkan data Dinas Kebersihan DKI Jakarta)
Keterangan gambar:
TPS= tempat pembuangan sementara
TPA = tempat pembuangan akhir
B3 = Bahan Berbahaya dan Beracun
PPLI = Pusat Pengolahan Limbah Industri
***
Dalam kehidupan manusia, sampah dalam jumlah besar datang dari aktivitas industri, misalnya pertambangan, manufaktur, dan konsumsi. Hampir semua produk industri akan menjadi sampah pada suatu waktu, dengan jumlah sampah yang kira-kira mirip dengan jumlah konsumsi.
Rumah tangga yang mengkonsumsi berbagai produk industri, merupakan sumber sampah terbesar di Jakarta. Proporsi sampah yang berasal dari rumah tangga merupakan yang tertinggi, yakni mencapai 51 persen. Hingga saat ini, laju pengurangan sampah tersebut lebih kecil daripada laju produksinya. Hal inilah yang menyebabkan sampah semakin menumpuk di setiap penjuru kota.
Di Jakarta saja berat sampah yang dihasilkan mencapai 6.000 ton per hari, atau diperkirakan setiap harinya rata-rata setiap penduduk menghasilkan 2-3 liter sampah. Jumlah itu setara dengan setengah volume Candi Borobudur (volume Borobudur sekitar 55.000 meter kubik) atau setara dengan tumpukan sampah setinggi gedung-gedung perkantoran di Jalan Sudirman Jakarta. Jika pengelolaannya masih mengandalkan cara-cara yang sederhana, sampah itu bisa jadi bencana besar.
Mengenai pola pengelolaan sampah yang masih sederhana yaitu angkut-buang-angkut-buang, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jakarta Ubaidillah, mengatakan bahwa pengelolaan sampah oleh pemerintah yang masih seperti itu dapat mematahkan semangat masyarakat yang sudah mulai sadar soal penanganan sampah yang lebih baik.
Saat ini, menurut Ubaidillah telah banyak masyarakat di Jakarta yang sadar akan bahaya sampah dan mulai melakukan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga dan komunitas. Namun pemilahan itu masih belum disambut baik oleh pemerintah. Karena pada kenyataannya, sampah-sampah yang telah dipilah itu disatukan kembali di dalam truk-truk sampah.
Pemerintah Daerah juga dinilai tidak konsisten dengan undang-undang yang telah dibuat bersama, yaitu UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Soal pemilahan sampah di dalam undang-undang tersebut, pemerintah di beberapa daerah terutama di Jakarta memang telah memfasilitasi masyarakat berupa tempat sampah di tempat-tempat umum yang terdiri dari minimal dua kotak sampah dalam satu tempat, yaitu kotak untuk sampah basah dan kotak untuk sampah kering. Di Jakarta, kotak untuk sampah basah atau sampah organik diberi warna oranye dan kotak untuk sampah kering atau non organik diberi warna biru. Hal ini tentu  perlu diapresiasi. Tapi, setiap kali truk-truk pengangkut sampah datang, sampah-sampah itu dikumpulkan lagi menjadi satu. Bukankah ini sebuah kesia-siaan dan tidak mendidik masyarakat?
Apabila masyarakat terus-menerus dipertontonkan mengenai pengelolaan sampah yang seperti itu, bisa saja muncul pandangan pada diri masyarakat, ”Apa gunanya membuang sampah dengan memilah-milah kalau toh pada akhirnya sampah-sampah itu juga akan ditumpuk lagi menjadi satu di truk-truk sampah?”
Padahal, di dalam penjelasan undang-undang pengelolaan sampah dikatakan bahwa paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri.
Penjelasan itu dapat berarti bahwa pemerintah semestinya mengelola sampah yang dapat mengembalikan nilai guna sampah sehingga dapat dimanfaatkan kembali untuk kesejahteraan rakyatnya. Pemerintah juga perlu mendukung masyarakat yang telah mengembalikan sampah menjadi sesuatu yang bernilai guna. Pada pasal 21 di dalam undang-undang tersebut sebenarnya sudah dikatakan bahwa pemerintah memberikan insentif kepada setiap orang yang melakukan pengurangan sampah. Namun hal ini masih belum optimal dilakukan oleh pemerintah.
Dalam penjelasan selanjutnya, pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman.
Mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan. Namun, umumnya TPA yang ada di kota-kota besar di Indonesia masih menggunakan metoda penimbunan terbuka (open dumping). Sampah yang ditimbun dibiarkan terbuka atau tidak ditutup secara harian dengan tanah, dan sistem pengumpulan dan pengolahan lindi (air sampah) tidak optimal. Gas metana yang timbul akibat reaksi biokimia sampah tidak dikendalikan sehingga sering terjadi kebakaran di TPA. TPA jenis ini sangat merusak lingkungan dan menjadi sumber berbagai penyakit dan masalah lainnya seperti longsor. Contohnya adalah bencana di TPA Leuwigajah pada tahun 2005 dan juga di TPA Bantargebang pada tahun 2006.
Selain itu, gas metan (CH4) yang dihasilkan pada timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Padahal, menurut Ubaidillah pemerintah Jakarta telah mengeluarkan pernyataan untuk mengurangi emisi sampai 30 persen. Dalam pertemuan internasional yang membahas masalah perubahan iklim, yaitu Konferensi Perubahan Iklim PBB di Kopenhagen pada Desember 2009 lalu, pemerintah Indonesia juga berkomitmen untuk mencegah kenaikan suhu hingga 2 derajat celcius.
Artinya, pengelolaan sampah juga perlu diperhatikan dan harus lebih serius lagi daripada saat ini. Di samping itu perlu ada integrasi pengelolaan sampah antar departemen, industri, dan masyarakat. Masyarakat sebagai sumber penghasil sampah yang cukup besar sangat penting untuk diikutsertakan dalam pengelolaan sampah. Kesadaran dan peran sertanya perlu ditingkatkan dengan berbagai bentuk program kegiatan. Dengan begitu diharapkan akan muncul gagasan-gagasan kreatif dan membangun serta aksi-aksi yang dapat menjawab permasalahan sampah secara lebih baik dan komprehensif. Sehingga pengelolaan sampah seperti dikatakan Ubaidillah, tidak hanya ”berjalan di tempat”. Angkut-buang-angkut-buang… (fms)

One Comment Add yours

  1. yaniasaisyah says:

    Reblogged this on yaniasaisyah.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s